Bandung, BBF – Biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk membayar sanksi pajak berupa bunga, denda, kenaikan, serta pidana denda perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Ketentuan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
Berikut penjelasan lengkap mengenai dasar hukum, cakupan, dan perbedaannya dengan jenis pengeluaran pajak lain yang justru dapat dibebankan sebagai biaya.
Dasar Hukum Larangan Sanksi Pajak sebagai Pengurang Penghasilan Bruto
Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh secara tegas mengatur bahwa sanksi yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:
“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: … k. sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”
Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku untuk sanksi yang berkaitan dengan pajak penghasilan, melainkan mencakup seluruh undang-undang di bidang perpajakan, termasuk UU PPh, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Pajak Daerah, dan peraturan perpajakan lainnya. Dengan demikian, seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang terkait perpajakan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.
Perbedaan Perlakuan Sanksi Pajak dengan Jenis Pengeluaran Pajak Lain
Meski sanksi tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya, tidak semua pengeluaran terkait pajak diperlakukan sama. Biaya untuk membayar pajak selain PPh tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengeluaran untuk membayar pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya (PBB-P5L), maupun bea meterai dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha.
Sementara itu, biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh tetap tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal ini disebabkan PPh merupakan hasil perkalian dari penghasilan neto dengan tarif pajak, sehingga posisinya berada di ujung akhir perhitungan. Apabila PPh diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto, perhitungan akan menghasilkan lingkaran yang tidak pernah putus, karena besaran PPh justru bergantung pada penghasilan neto yang dihitung sebelumnya. Ketentuan bahwa biaya untuk membayar PPh tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto juga telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh.
FAQ Seputar Sanksi Pajak sebagai Pengurang Penghasilan Bruto
1. Apakah sanksi pajak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto? Tidak bisa. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perpajakan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.
2. Apakah ketentuan ini hanya berlaku untuk sanksi PPh? Tidak. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh sanksi yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk UU PPh, UU PPN, dan UU Pajak Daerah.
3. Apakah biaya membayar pajak daerah atau PBB bisa dikurangkan dari penghasilan bruto? Bisa. Biaya untuk membayar pajak selain PPh, seperti pajak daerah, PBB-P5L, dan bea meterai, dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha.
4. Mengapa biaya membayar PPh tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto? Karena PPh merupakan hasil perkalian dari penghasilan neto dengan tarif pajak, sehingga posisinya berada di akhir perhitungan. Jika PPh dijadikan pengurang penghasilan bruto, perhitungan akan menghasilkan lingkaran yang tidak pernah putus.
5. Apa dasar hukum larangan PPh sebagai pengurang penghasilan bruto? Dasar hukumnya adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh, selain Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh yang mengatur larangan sanksi tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
