Mulai Oktober 2020, Non-PKP Wajib Membuat e-Bupot PPh Pasal 23/26. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah memperluas aturan wajib pajak penggunaan aplikasi e-Bupot untuk wajib pajak Non-PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk membuat bukti potong PPh 23/16.

Hal ini dilakukan, untuk meningkatkan layanan perpajakan DJP kepada masyarakat dalam membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan Pasal 26, serta menyampaikan SPT Masa dari dua Pasal tersebut.

Baca juga: Skema Baru Sanksi Pasal 19 UU KUP 

Ketentuan ini sudah mulai resmi berlaku untuk masa pajak September 2020, yang harus dilaporkan pada Oktober kalender bulan berjalan.

Aplikasi e-Bupot merupakan software DJP yang bisa digunakan untuk membuat bukti potong PPh Pasal 23 dan Pasal 26 serta melaporkan SPT Masa PPh Pasa 23 dan 26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Melalui e-Bupot ini, membuat bukti potong PPh 23/26 dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 hanya menggunakan perangkat elektronik dan bisa dilakukan di mana saja selama terhubung dengan internet, tanpa harus datang dan mengantre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Baca juga: Membuat Faktur Pajak Tanpa Identitas Pembeli, Boleh? 

Pada aplikasi e-Bupot, WP dapat membuat tiga jenis bukti pemotongan, yaitu bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, bukti pemotongan pembetulan, dan bukti pemotongan pembatalan.

Aturan Wajib e-Bupot untuk PPh 23/26

Dirjen Pajak menetapkan semua WP, baik PKP maupun Non-PKP, selama melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, wajib membuat bukti potong serta menyampaikan SPT Masa PPh kedua pasal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) peraturan PER-04/PJ/2017 mulai masa pajak September 2020.

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-368/PJ/2020 yang ditetapkan pada 10 Agustus 2020.

WP yang wajib menggunakan e-Bupot sesuai Pasal 6 ayat (1) PER-04/PJ/2017 adalah:

  • WP yang menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dalam 1 Masa Pajak
  • Jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100 juta dalam satu Bukti Pemotongan
  • Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik
  • Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kanwil DJP WP Besar

Sebelumnya, wajib e-Bupot mulai 1 Agustus 2020 diperuntukkan bagi PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Masukkan nama . . . .
Nama belum di isi . . .
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Masukkan Alamat . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email . . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Masukkan Nomor Telepon . . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Isikan Pesan . . .
Pesan Masih Kosong . . .
Pesan Masih Kosong . . .
close-link