Apa itu daerah pabean? Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan,

dan ruang udara di atasnya.

Selain itu

Ada tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landasan Kontinen yang

di dalamnya ada Undang-Undang yang berlaku untuk mengatur mengenai kepabeanan.

Di dalam nya terdapat wilayah tidak dikenakan Pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan.

 

Apabila terjadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

wilayah tersebut dinamakan dengan kawasan berikat, luas kawasan berikat itu tidak sama.

 

BACA JUGA ARTIKEL : Tarif dan Manfaat Pajak UMKM

 

Penyerahan Brang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

di dalam daerah Pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai  (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah

(PPnBM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.

 

Bagaimana cara untuk melakukan pemungutan PPN dan PPnBM?

Caranya pengusaha (orang pribadi atau badan) harus menjadi  Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dahulu.

 

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam

daerah Pebaan atau melakukan  ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak,

atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud diwajibkan:

 

  • Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

dimana Pengusaha tersebut bertempat kedudukan

  • Memungut Pajak Pertambahan Pertambahan (PPN) dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

yang terutang atas transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak;

  • Menyeto Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang  harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih

besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

yang terutang paling lambat sebelum SPT Masa PPN dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha

terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak

  • Melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha tersebut terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat

pada akhir bulan berikut setelah terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dan/atau pemanfaatan  Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus dipungut oleh orang pribadi

atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak  Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.

 

Orang Pribadi atau Badan tersebut tidak harus menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Masukkan nama . . . .
Nama belum di isi . . .
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Masukkan Alamat . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email . . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Masukkan Nomor Telepon . . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Isikan Pesan . . .
Pesan Masih Kosong . . .
Pesan Masih Kosong . . .
close-link