Bandung, BBF – Lapangan padel di Jakarta kini resmi dikenakan pajak hiburan sebesar 10 persen. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025, yang menetapkan padel sebagai bagian dari objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu…
Bandung, BBF – Era digitalisasi perpajakan terus bergulir, dan kini giliran mekanisme pembetulan SPT Tahunan yang ikut disesuaikan. Dengan diberlakukannya Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025, tata cara pembetulan SPT mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konteks sistem SPT Coretax yang kini…
Bandung, BBF – Dulu, marketplace hanya dikenal sebagai tempat jualan online penghubung antara penjual dan pembeli. Tapi sekarang, perannya makin kompleks. Pemerintah berencana menjadikan mereka sebagai pemungut pajak. Artinya, dari sekadar platform transaksi, kini mereka juga akan memegang tanggung jawab…
Bandung, BBF – Pemerintah kembali mengarahkan sorotannya ke sektor digital, dan kali ini giliran pedagang online yang jadi pusat perhatian. Dalam waktu dekat, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, hingga TikTok Shop. Akan diwajibkan memungut pajak dari hasil penjualan para penjual…
Bandung, BBF – Fenomena ini bukan baru. WP kaya alias mereka yang punya kekayaan melampaui rata-rata sering kali punya satu kesamaan: kemampuan luar biasa dalam menyembunyikan, mengalihkan, atau mengatur pajak agar terlihat “sah”. Tapi apakah ini sekadar kecerdikan? Atau ada…
Bandung, BBF – Pendaftaran NPWP sering dianggap formalitas. Tapi di lapangan, banyak kasus wajib pajak yang repot sendiri gara-gara salah lokasi saat mendaftarkan NPWP. Ada yang daftar pakai alamat pacar, alamat rumah mertua, bahkan ada yang iseng pakai alamat kantor…
Bandung, BBF – PKP sekarang diawasi lebih ketat. Hal ini ditegaskan dalam PER-7/PJ/2025, aturan baru yang merinci bagaimana mekanisme pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kamu PKP atau berencana jadi PKP, ini bukan aturan yang…
Bandung, BBF – Kalau kamu selama ini ngerasa urusan NPWP, NITKU, dan PKP itu cuma perkara formalitas, sekarang waktunya berubah mindset. Mulai pertengahan 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi merombak aturan administratif lewat PER-7 Semua diatur ulang, disesuaikan dengan sistem…
