Jenis Pajak yang Harus Dibayar – Mengelola pajak merupakan salah satu kewajiban penting bagi setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Tidak hanya untuk memenuhi ketentuan undang-undang, kepatuhan pajak juga membantu perusahaan menjaga reputasi dan menghindari konsekuensi berupa denda maupun pemeriksaan…
Cara Menghitung PPN 12 Persen – Mulai tahun 2025, tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Indonesia ditetapkan sebesar 12% sesuai tahapan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan tarif ini otomatis berpengaruh pada cara perusahaan melakukan penjualan, membuat faktur…
Tips Mengelola Pajak Perusahaan – Mengelola pajak adalah salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan. Pada tahap ini, bisnis biasanya memiliki jumlah transaksi yang lebih tinggi, struktur organisasi yang semakin kompleks, serta kewajiban perpajakan yang semakin beragam. Dibandingkan UMKM, perusahaan wajib…
Bandung, BBF – Status NIK Pegawai Diregistrasi Massal melalui Portal NPWP ternyata bukan berarti pegawai tersebut langsung menjadi wajib pajak aktif. DJP menegaskan bahwa hasil validasi NIK di coretax hanya berstatus “Belum Aktif (SPDN)”. Jadi, meski NIK sudah teregistrasi, pegawai…
Bandung, BBF – Menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) secara berulang, padahal kamu merasa laporan keuangan sudah benar, memang bisa bikin frustrasi. Banyak wajib pajak merasa sudah hitung, bayar, dan lapor sesuai aturan, tapi tetap saja “langganan…
Bandung, BBF – Pelaporan SPT PPh Badan untuk tahun pajak 2025 kini wajib dilakukan melalui aplikasi Coretax. Ketentuan ini berlaku juga bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu yang menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Jadi, buat para pelaku usaha, jangan anggap…
Bandung, BBF – Migrasi faktur ke Coretax kini tak lagi otomatis. Wajib pajak harus membuat penggantian faktur langsung di Coretax agar tercatat dalam sistem. Migrasi Faktur ke Coretax Tak Lagi Otomatis Tahukah kamu kalau sekarang migrasi faktur ke Coretax tidak…
Bandung, BBF – Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo diperiksa Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pajak periode 2016–2020. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara yang melibatkan sejumlah pejabat pajak dan pihak swasta. Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo…
