Bandung, BBF – Kabar yang perlu diketahui sekarang, terutama bagi wajib pajak badan yang laporan keuangannya belum rampung atau proses auditnya masih berlangsung: SPT Badan bisa diperpanjang, dan mekanismenya diatur secara eksplisit dalam PER-3/PJ/2026 yang baru saja dikonfirmasi DJP pada 25 April 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan bahwa wajib pajak badan dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Tapi di sinilah letak masalah yang paling sering terjadi: banyak yang tahu perpanjangan bisa diajukan, tapi tidak tahu bahwa ada prosedur spesifik yang harus diikuti dengan tepat, ada lima dokumen yang wajib dilampirkan, dan ada satu batas waktu absolut yang tidak bisa dinegosiasikan.
SPT Badan Bisa Diperpanjang, Tapi Ini yang Sering Salah Dipahami
Kesalahpahaman yang paling umum adalah menganggap perpanjangan SPT Badan bisa diajukan kapan saja setelah 30 April. Ini keliru secara fundamental. PER-3/PJ/2026 secara tegas menyatakan bahwa pemberitahuan perpanjangan harus disampaikan kepada DJP sebelum batas waktu pelaporan SPT badan berakhir. Artinya sebelum 30 April, bukan sesudahnya. Jika pemberitahuan baru diajukan pada 1 Mei atau setelahnya, opsi ini sudah tertutup sepenuhnya.
Ini bukan aturan yang bisa ditawar atau dikecualikan. Ia adalah syarat prosedural yang bersifat mutlak.
Dua Alasan yang Diterima sebagai Dasar Perpanjangan
Tidak semua alasan bisa dijadikan dasar pengajuan perpanjangan. PER-3/PJ/2026 mengakui dua kondisi utama yang menjadi justifikasi yang sah.
Kondisi pertama adalah laporan keuangan yang belum selesai disusun pada saat batas waktu tiba. Ini sering terjadi pada perusahaan yang memiliki transaksi kompleks, operasi lintas entitas, atau proses tutup buku yang lebih panjang dari biasanya. Kondisi kedua adalah audit laporan keuangan oleh akuntan publik yang belum selesai. Untuk perusahaan yang diwajibkan menyertakan laporan keuangan audited dalam SPT-nya, kondisi ini sangat umum dan sepenuhnya dapat diajukan sebagai alasan yang sah.
Lima Dokumen yang Wajib Dilampirkan
Ini adalah bagian yang paling banyak menimbulkan masalah di lapangan karena banyak yang mengira cukup menyatakan alasan tanpa melampirkan bukti pendukung. PER-3/PJ/2026 mewajibkan lima jenis dokumen yang harus disertakan bersama pemberitahuan perpanjangan.
Dokumen pertama adalah penghitungan sementara PPh terutang untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang diperpanjang. Ini bukan angka final, tapi harus merupakan estimasi yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada pada saat pengajuan. DJP ingin memastikan bahwa meskipun laporan belum final, wajib pajak sudah memiliki gambaran tentang berapa pajak yang terutang.
Dokumen kedua hanya berlaku untuk wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap atau BUT, yaitu penghitungan sementara PPh Pasal 26 ayat (4) UU PPh. Perusahaan yang tidak berbentuk BUT tidak perlu menyertakan dokumen ini.
Dokumen ketiga adalah laporan keuangan sementara, bukan yang final dan bukan yang sudah diaudit. Cukup laporan yang tersedia pada saat permohonan diajukan. Dokumen ini membuktikan bahwa perusahaan sudah dalam proses penyusunan laporan, bukan menunda tanpa progress apapun.
Dokumen keempat adalah Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi setara sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Ini hanya diperlukan jika dari penghitungan sementara terdapat kekurangan pajak yang terutang. Jika sudah tidak ada kurang bayar, dokumen ini tidak dibutuhkan. Yang perlu diingat adalah kode jenis setoran yang digunakan untuk keperluan ini adalah KJS 411618-200, bukan kode setoran umum 411618-100. Kesalahan di sini sudah pernah dibahas secara terpisah dan konsekuensinya bisa cukup serius.
Dokumen kelima adalah surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan bahwa audit laporan keuangan memang masih dalam proses. Dokumen ini hanya diperlukan jika alasan perpanjangan yang diajukan adalah audit yang belum selesai. Jika alasannya adalah laporan keuangan yang belum rampung tanpa keterlibatan auditor, dokumen kelima ini tidak wajib.
Cara Menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan
DJP menyediakan tiga jalur penyampaian yang semuanya sah secara prosedural. Jalur utama dan yang paling dianjurkan adalah secara elektronik melalui portal wajib pajak di Coretax DJP. Bagi yang mengalami kendala teknis pada sistem, penyampaian bisa dilakukan secara langsung ke kantor pajak terdaftar, atau melalui pos dan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman yang bisa dipertanggungjawabkan.
Satu hal yang tidak boleh terlewat dari sisi formalitas adalah tanda tangan. Pemberitahuan perpanjangan wajib ditandatangani oleh wajib pajak sendiri, atau oleh wakil wajib pajak seperti direktur yang namanya tercantum dalam akta, atau oleh kuasa wajib pajak yang memiliki surat kuasa yang sah.
Yang Terjadi Setelah Perpanjangan Disetujui
Perpanjangan yang diproses sesuai ketentuan memberikan tambahan waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan final. Tapi penting dipahami bahwa perpanjangan ini bukan berarti bebas dari kewajiban apapun sampai SPT final disampaikan. Jika dari penghitungan sementara terdapat kurang bayar, pelunasannya tetap harus dilakukan sebelum atau bersamaan dengan pengajuan pemberitahuan perpanjangan, bukan ditunda sampai SPT final selesai.
FAQ — Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah bisa mengajukan perpanjangan SPT Badan setelah tanggal 30 April?
Tidak bisa. PER-3/PJ/2026 secara eksplisit mensyaratkan bahwa pemberitahuan perpanjangan harus disampaikan sebelum batas waktu pelaporan berakhir, yaitu sebelum 30 April. Pengajuan setelah tanggal tersebut tidak akan diproses dan SPT akan dianggap terlambat disampaikan dengan konsekuensi sanksi administrasi yang berlaku.
Berapa lama perpanjangan yang diberikan?
Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dapat diberikan paling lama dua bulan sejak batas waktu penyampaian SPT. Artinya dengan perpanjangan maksimal, wajib pajak badan memiliki waktu hingga akhir Juni untuk menyampaikan SPT Tahunan final.
Apakah semua dokumen harus disampaikan sekaligus dengan pemberitahuan perpanjangan?
Ya, semua dokumen yang relevan harus dilampirkan bersamaan dengan pemberitahuan perpanjangan. Tidak ada mekanisme untuk menyampaikan dokumen secara terpisah setelah pemberitahuan diajukan. Ini adalah alasan mengapa persiapan dokumen harus dilakukan secara paralel dengan persiapan pengajuan, bukan berurutan.
Bagaimana jika Coretax mengalami kendala saat mengajukan pemberitahuan perpanjangan?
DJP menyediakan dua jalur alternatif yang sama-sama sah: datang langsung ke KPP terdaftar, atau mengirim dokumen melalui pos atau jasa ekspedisi. Jika menggunakan jalur pos atau ekspedisi, pastikan pengiriman dilakukan sebelum 30 April dan simpan bukti pengirimannya sebagai dokumentasi.
Apakah perpanjangan otomatis disetujui setelah pemberitahuan disampaikan?
Mekanisme perpanjangan ini bersifat pemberitahuan, bukan permohonan yang menunggu persetujuan aktif dari DJP. Selama syarat-syarat dipenuhi, perpanjangan berlaku. Namun jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, misalnya dokumen yang tidak lengkap atau penghitungan sementara yang jauh berbeda dari realita tanpa penjelasan yang masuk akal, konsekuensi administratif tetap bisa muncul.
Apa bedanya perpanjangan ini dengan relaksasi yang diberikan untuk WP orang pribadi?
Relaksasi untuk wajib pajak orang pribadi berdasarkan KEP-55/PJ/2026 bersifat kebijakan kolektif yang berlaku otomatis untuk semua WP orang pribadi tanpa perlu mengajukan apapun. Perpanjangan SPT Badan berdasarkan PER-3/PJ/2026 bersifat individual, artinya setiap wajib pajak badan harus mengajukan pemberitahuannya sendiri dengan dokumen pendukung yang relevan.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
