Bandung, BBF – Kapan DJP terbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan (SP3) P2DK Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK). SP3 P2DK diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kegiatan P2DK, untuk memberi kepastian kepada wajib pajak mengenai status permintaan penjelasan yang sedang berjalan. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025.
Kapan DJP Terbitkan SP3 P2DK? Ini Tiga Kondisinya
DJP terbitkan SP3 P2DK apabila terpenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut. Pertama, tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan wajib pajak setelah dilakukan penelitian atas data dan keterangan yang diminta. Kedua, wajib pajak telah menyampaikan tanggapan yang sesuai dengan hasil penelitian DJP atas permintaan penjelasan tersebut. Ketiga, wajib pajak telah membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan hasil penelitian DJP, sehingga data yang dilaporkan telah selaras dengan temuan otoritas pajak.
Ketiga kondisi ini menunjukkan bahwa SP3 P2DK bukan sekadar surat administratif, melainkan penanda bahwa proses P2DK telah mencapai titik penyelesaian, baik karena wajib pajak terbukti patuh maupun karena wajib pajak telah menindaklanjuti temuan DJP dengan benar.
Isi Surat Setelah DJP Terbitkan SP3 P2DK
Isi SP3 P2DK menyatakan salah satu dari dua hal, yaitu kegiatan P2DK telah selesai, atau wajib pajak telah menyampaikan dan/atau membetulkan SPT sesuai hasil pelaksanaan P2DK. Dengan diterbitkannya SP3 P2DK, wajib pajak mendapat kepastian hukum bahwa proses permintaan penjelasan atas data dan keterangan yang sebelumnya berjalan telah rampung, sehingga tidak ada lagi kewajiban tambahan terkait P2DK tersebut kecuali ditemukan data baru di kemudian hari.
Kepastian ini penting karena selama proses P2DK berlangsung, wajib pajak umumnya diminta memberikan klarifikasi atas ketidaksesuaian data yang terdeteksi sistem DJP, misalnya dari data pihak ketiga, transaksi keuangan, atau informasi Coretax. SP3 P2DK menjadi penutup resmi dari rangkaian proses tersebut.
Bagaimana Cara DJP Menyampaikan SP3 P2DK?
DJP menyampaikan SP3 P2DK melalui empat cara, yaitu melalui aplikasi Coretax DJP, surat elektronik atau email, pos maupun jasa ekspedisi dan jasa kurir, serta disampaikan langsung kepada wajib pajak. Penyampaian langsung dapat diterima oleh wajib pajak sendiri, wakil, kuasa, pegawai, maupun anggota keluarga yang telah dewasa dan berdomisili sama dengan wajib pajak.
Variasi metode penyampaian ini memberi fleksibilitas bagi DJP untuk memastikan SP3 P2DK sampai kepada wajib pajak, sekaligus mengurangi risiko keterlambatan informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman terkait status kepatuhan wajib pajak.
Bagi wajib pajak yang sedang menjalani proses P2DK, memahami kapan DJP terbitkan SP3 P2DK membantu mempersiapkan tanggapan atau pembetulan SPT secara tepat waktu, sehingga proses dapat diselesaikan tanpa berlanjut ke tahap pemeriksaan pajak.
FAQ
1. Kapan DJP terbitkan SP3 P2DK?
DJP menerbitkan SP3 P2DK jika tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, wajib pajak telah menyampaikan tanggapan sesuai hasil penelitian, atau wajib pajak telah membetulkan SPT sesuai hasil penelitian DJP.
2. Apa dasar hukum penerbitan SP3 P2DK?
Dasar hukumnya adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025.
3. Apa isi SP3 P2DK yang diterbitkan DJP?
SP3 P2DK menyatakan bahwa kegiatan P2DK telah selesai, atau wajib pajak telah menyampaikan dan/atau membetulkan SPT sesuai hasil pelaksanaan P2DK.
4. Melalui apa saja DJP dapat menyampaikan SP3 P2DK?
Melalui Coretax DJP, email, pos atau jasa ekspedisi dan kurir, serta disampaikan langsung kepada wajib pajak.
5. Siapa saja yang bisa menerima SP3 P2DK secara langsung?
Wajib pajak sendiri, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa.
6. Apakah SP3 P2DK berarti proses P2DK sudah selesai?
Ya. SP3 P2DK menjadi penanda resmi bahwa kegiatan P2DK telah rampung sesuai salah satu kondisi yang dipenuhi wajib pajak.
7. Apa yang terjadi jika wajib pajak tidak menanggapi P2DK?
Jika tidak ada tanggapan atau pembetulan SPT yang sesuai, proses dapat berlanjut ke tahapan lain seperti pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
