Bandung, BBF – Selama ini, banyak penulis Indonesia tidak tahu bahwa penghasilan dari royalti penulis yang mereka terima setiap semester bisa dikenakan pajak hingga 35%, tergantung total penghasilan tahunan mereka. Tidak ada pemberitahuan khusus, tidak ada sosialisasi masif, dan tidak sedikit yang kaget saat mengisi SPT. Kini, pemerintah resmi mengumumkan perubahan besar: royalti penulis akan dikenai PPh Final sebesar 1,5%, sebagai bagian dari 8 paket stimulus ekonomi semester II/2026.
Kebijakan ini bukan sekadar angka kecil di atas kertas. Ini adalah sinyal nyata bahwa profesi penulis akhirnya mendapat perhatian serius dari negara.
Pajak Royalti Penulis Berubah Total: Dari Progresif ke PPh Final 1,5%
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 23 Juni 2026. Kebijakan PPh Final 1,5% atas penghasilan royalti penulis merupakan salah satu dari 8 stimulus ekonomi pada semester II/2026 yang disiapkan oleh pemerintah, dan sejalan dengan janji Presiden Prabowo Subianto semasa kampanye Pilpres 2024.
Untuk memahami betapa besar perubahan ini, kita perlu melihat kondisi sebelumnya secara jujur.
Aturan Lama: Rumit, Mahal, dan Tidak Berpihak ke Penulis
Sebelum kebijakan baru ini berlaku, skema pajak atas royalti penulis terbilang berlapis dan membebani.
Penghasilan berupa royalti yang diterima wajib pajak orang pribadi berprofesi sebagai penulis dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15%. Namun angka 15% itu bukan tarif akhir yang dibayar. Ada mekanisme yang lebih kompleks di baliknya.
Ditjen Pajak melalui PER-1/PJ/2023 menurunkan dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 23 atas royalti menjadi 40% dari jumlah royalti bagi wajib pajak pengguna norma penghitungan penghasilan neto (NPPN), sehingga tarif efektif PPh Pasal 23 atas royalti menjadi 6%.
Sekilas angka 6% terasa lebih ringan. Tapi ini baru permulaan.
Royalti penulis bukanlah penghasilan yang dikenai PPh final, sehingga royalti harus diperhitungkan dengan penghasilan-penghasilan lainnya untuk menentukan penghasilan kena pajak dalam 1 tahun pajak. PPh yang terutang dihitung menggunakan tarif progresif sebesar 5% hingga 35% sesuai Pasal 17 ayat (1) UU PPh.
Artinya, jika seorang penulis juga memiliki penghasilan lain dari pekerjaan tetap atau usaha lainnya, total pajak yang harus dibayar atas royalti tersebut bisa jauh lebih besar dari 6%.
PPh Pasal 23 sebesar 6% yang sudah dipotong hanya merupakan kredit pajak yang bisa diklaim penulis untuk menghitung jumlah PPh yang masih harus dibayar. Bukan pajak final yang selesai begitu saja.
Singkatnya: penulis masih harus menghitung ulang, melaporkan, dan berpotensi membayar tambahan pajak di akhir tahun.
Apa yang Berubah dengan PPh Final 1,5%?
Perubahan mendasar dari kebijakan baru ini terletak pada kata “final”. Ketika royalti penulis sudah dikenai PPh Final, artinya kewajiban pajak atas penghasilan tersebut selesai di sana. Tidak perlu digabung dengan penghasilan lain. Tidak perlu dihitung ulang dengan tarif progresif. Tidak ada pajak tambahan di akhir tahun.
Perbandingannya sederhana:
| Kondisi | Aturan Lama | Aturan Baru |
|---|---|---|
| Tarif pemotongan | PPh Pasal 23, efektif 6% | PPh Final 1,5% |
| Sifat pajak | Tidak final (kredit pajak) | Final (selesai di sini) |
| Risiko pajak tambahan | Ada, tergantung total penghasilan | Tidak ada |
| Kompleksitas administrasi | Tinggi | Rendah |
Untuk penulis yang menerima royalti Rp100 juta dalam setahun, perbandingannya bisa terlihat signifikan. Dengan aturan lama, pemotongan awal Rp6 juta (6%) hanyalah cicilan. Pajak sesungguhnya bisa lebih besar jika total penghasilan tahunan mendorong ke tarif 25% atau 30%. Dengan aturan baru, cukup bayar Rp1,5 juta. Selesai.
Siapa yang Paling Merasakan Dampaknya?
Kebijakan ini paling terasa bagi penulis yang aktif menerbitkan karya dan memiliki penghasilan dari berbagai sumber sekaligus. Selama ini, mereka berada dalam posisi yang paling tidak menguntungkan karena royalti langsung “menambah” penghasilan kena pajak di lapisan tarif yang sudah tinggi.
Penulis lepas yang hanya mengandalkan royalti sebagai satu-satunya sumber penghasilan juga diuntungkan dari sisi kepastian dan kemudahan administrasi. Tidak perlu lagi menghitung estimasi pajak tahunan yang kompleks atau menyisihkan dana cadangan untuk pembayaran pajak akhir tahun.
Kapan Berlaku dan Apa yang Harus Dilakukan Penulis?
Kebijakan PPh Final 1,5% ini diumumkan sebagai bagian dari stimulus semester II/2026, artinya implementasinya diharapkan berjalan dalam waktu dekat. Namun, peraturan turunan yang mengatur mekanisme teknisnya, termasuk cara pemotongan oleh penerbit dan tata cara pelaporannya, masih perlu ditunggu terbitnya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan yang resmi.
Yang bisa dilakukan penulis sekarang adalah mencatat seluruh penerimaan royalti dengan baik, menyimpan bukti potong dari penerbit, dan memantau perkembangan aturan teknisnya agar bisa langsung menyesuaikan cara pelaporan pajak begitu aturan resmi terbit.
Lebih dari Sekadar Insentif Pajak
Ada yang lebih besar dari sekadar angka 1,5% di sini. Kebijakan ini adalah pengakuan formal bahwa penulis adalah profesi, bukan sekadar hobi berbiaya. Selama bertahun-tahun, ekosistem literasi Indonesia berjalan tanpa kepastian fiskal yang memadai bagi para penulisnya.
Dengan adanya PPh Final khusus untuk royalti penulis, negara mulai menempatkan para kreator konten tertulis dalam kerangka kebijakan yang lebih adil dan terstruktur. Semoga ini menjadi awal dari serangkaian kebijakan yang benar-benar mendukung ekosistem literasi Indonesia secara menyeluruh.
FAQ: Royalti Penulis dan PPh Final 1,5%
1. Apa itu PPh Final atas royalti penulis?
PPh Final adalah pajak yang bersifat selesai di titik pemotongan. Artinya, begitu royalti dipotong pajak sebesar 1,5%, tidak ada lagi kewajiban menggabungkan penghasilan tersebut dengan sumber lain untuk dihitung ulang pajaknya di akhir tahun.
2. Berapa tarif PPh Final atas royalti penulis yang baru?
Tarif yang ditetapkan adalah 1,5% dari total royalti yang diterima, bersifat final.
3. Apakah semua jenis royalti penulis masuk dalam kebijakan ini?
Kebijakan ini ditujukan spesifik untuk royalti penulis. Jenis royalti lain seperti royalti dari hak paten, merek, atau perangkat lunak kemungkinan tidak termasuk dan perlu menunggu aturan teknisnya.
4. Siapa yang berkewajiban memotong PPh Final ini?
Umumnya pihak yang membayarkan royalti, yaitu penerbit atau platform distribusi buku, yang bertugas memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final tersebut. Penulis hanya menerima royalti setelah dipotong.
5. Apakah PPh Final 1,5% ini lebih menguntungkan dibanding aturan lama?
Sangat bergantung pada total penghasilan tahunan penulis. Bagi penulis dengan penghasilan kena pajak di lapisan tarif 25% hingga 35%, kebijakan baru ini jauh lebih menguntungkan. Bagi penulis dengan penghasilan sangat kecil yang masuk lapisan tarif 5%, secara angka tarif efektif lama bisa lebih rendah, tetapi dengan risiko administrasi yang jauh lebih rumit.
6. Apakah penulis masih harus melaporkan royalti ini di SPT Tahunan?
Penghasilan final tetap harus dilaporkan di SPT Tahunan sebagai penghasilan yang telah dipotong pajak final, namun tidak lagi dihitung ulang sebagai penghasilan kena pajak. Ini jauh lebih sederhana dibanding aturan sebelumnya.
7. Kapan aturan PPh Final 1,5% untuk royalti penulis mulai berlaku?
Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari stimulus semester II/2026. Namun tanggal efektif resminya menunggu penerbitan peraturan pelaksana dari Kementerian Keuangan atau Pemerintah.
8. Bagaimana jika penulis juga memiliki penghasilan lain selain royalti?
Dengan PPh Final, royalti tidak lagi mempengaruhi perhitungan penghasilan kena pajak dari sumber lain. Keduanya dihitung terpisah, sehingga beban pajak total bisa lebih terkendali.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
