Bandung, BBF – Selama ini, penulis buku di Indonesia menanggung beban pajak yang tidak kecil, dan mungkin banyak yang tidak sadar bahwa cara hitungnya pun membingungkan. Tapi ada kabar besar yang sedang disiapkan pemerintah: sebuah skema PPh final khusus untuk penulis, dengan tarif yang jauh lebih ringan dari ketentuan yang berlaku saat ini.
Bukan sekadar wacana. Ini sudah masuk rapat koordinasi tingkat menteri, dan payung hukumnya sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan.
Skema PPh Final 1,5%: Jauh Lebih Ringan dari Aturan yang Berlaku Sekarang
Saat ini, penghasilan penulis dalam bentuk royalti dikenakan PPh Pasal 23 yang bersifat tidak final. Perhitungannya menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2023, yaitu:
15% × 40% dari jumlah bruto royalti
Artinya, tarif efektifnya adalah 6% dari royalti bruto. Belum final, artinya masih harus dilaporkan dan diperhitungkan kembali dalam SPT Tahunan — dengan kemungkinan kurang bayar.
Dengan skema PPh Final yang sedang disiapkan, tarifnya cukup 1,5% dari penghasilan bruto — langsung final, tidak perlu dihitung ulang. Lebih sederhana, lebih pasti, dan lebih ringan.
Siapa yang Bisa Menggunakan Skema PPh Final Ini?
Tidak semua penulis otomatis bisa menikmati fasilitas ini. Pemerintah menetapkan dua syarat utama:
- Profesi sebagai penulis — bukan sekadar sesekali menulis, tapi berprofesi sebagai penulis
- Buku memiliki ISBN (International Standard Book Number) — identitas resmi sebuah buku yang terdaftar secara internasional
Jadi, jika kamu menulis konten digital, blog, atau naskah tanpa ISBN, skema ini kemungkinan besar tidak berlaku untukmu — setidaknya berdasarkan usulan yang ada saat ini.
Kenapa Kebijakan Ini Disiapkan Sekarang?
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari kajian bersama antara Kemenkraf, pelaku industri penerbitan, dan akademisi. Tujuannya: mencari solusi nyata untuk mendorong produktivitas penulis buku di tengah gempuran kecerdasan buatan (AI).
Menurutnya, skema ini dirancang untuk memberi kepastian, keringanan, keadilan, sekaligus mendorong keberlanjutan profesi penulis dan memperkuat industri penerbitan nasional.
Usulan ini sudah disetujui dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan ditargetkan berlaku pada semester II/2026 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.
Dampak Nyata: Lebih Banyak Waktu Menulis, Lebih Sedikit Pusing Soal Pajak
Ini bukan soal angka semata. Bagi penulis yang selama ini gamang soal kewajiban pajak — apalagi yang tidak punya latar belakang akuntansi — kesederhanaan skema final adalah hadiah yang sesungguhnya.
Bayangkan: tidak perlu lagi khawatir soal kurang bayar di akhir tahun, tidak perlu menghitung ulang di SPT, cukup satu tarif flat yang langsung beres.
Jika kebijakan ini resmi berlaku, ini bisa menjadi salah satu insentif pajak paling signifikan bagi para kreator konten berbasis buku di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
FAQ: Skema PPh Final untuk Penulis Buku
1. Apa itu skema PPh Final untuk penulis? Skema PPh Final untuk penulis adalah usulan kebijakan pajak khusus bagi penulis buku, dengan tarif 1,5% dari penghasilan bruto yang bersifat final. Artinya, pajak yang dipotong sudah tuntas dan tidak perlu diperhitungkan ulang dalam SPT Tahunan.
2. Berapa tarif PPh Final yang diusulkan untuk penulis? Tarif yang diusulkan adalah 1,5% dari penghasilan bruto penulis, khususnya atas royalti dari penerbitan buku.
3. Apa bedanya dengan aturan PPh royalti penulis yang berlaku sekarang? Saat ini, royalti penulis dikenakan PPh Pasal 23 dengan formula 15% × 40% dari bruto, sehingga tarif efektifnya 6% dan bersifat tidak final. Dengan skema baru, tarifnya hanya 1,5% dan langsung final — jauh lebih ringan dan sederhana.
4. Siapa yang berhak menggunakan skema PPh Final ini? Skema ini hanya diperuntukkan bagi orang yang berprofesi sebagai penulis dan bukunya memiliki ISBN (International Standard Book Number). Penulis konten digital atau naskah tanpa ISBN kemungkinan tidak termasuk dalam skema ini.
5. Kapan skema PPh Final untuk penulis mulai berlaku? Pemerintah menargetkan kebijakan ini berlaku pada semester II/2026. Payung hukumnya sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan.
6. Apakah kebijakan ini sudah resmi? Belum. Saat ini statusnya sudah disetujui di tingkat rapat koordinasi menteri, namun regulasi formalnya masih dalam penyusunan oleh Kemenkeu. Pantau terus perkembangannya.
7. Apa itu ISBN dan mengapa jadi syarat? ISBN (International Standard Book Number) adalah kode identifikasi unik yang diberikan kepada setiap buku yang diterbitkan secara resmi. Syarat ISBN ini bertujuan memastikan bahwa fasilitas pajak hanya dinikmati oleh penulis yang benar-benar menerbitkan karya secara formal melalui jalur penerbitan resmi.
8. Apakah penulis indie atau self-publishing bisa menggunakan skema ini? Jika buku yang diterbitkan secara mandiri memiliki ISBN yang terdaftar resmi, ada kemungkinan bisa masuk dalam skema ini. Namun kepastiannya masih menunggu regulasi final dari Kementerian Keuangan.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
