Bandung, BBF – Kalau kamu PKP atau pemungut PPN, jangan kaget kalau format SPT Masa PPN sekarang beda dari yang dulu. Sejak sistem Coretax resmi diberlakukan, DJP melakukan pembaruan besar terhadap jenis dan format pelaporan SPT Masa PPN. Perubahan ini…
Bandung, BBF – Penentuan PKP sering jadi bahan diskusi seru di kalangan pengusaha. Apalagi kalau sudah bicara soal suami istri yang sama-sama punya usaha, tapi masing-masing punya NPWP sendiri. Banyak yang bertanya-tanya, “Omzetnya digabung enggak, ya?” atau “Kapan sih sebenarnya harus…
Bandung, BBF – Banyak orang mengira kalau gaji UMR itu “aman” dari pajak. Tapi, benarkah begitu? Faktanya, gaji UMR bisa kena pajak, tergantung pada beberapa faktor penting seperti status pernikahan dan jumlah tanggungan. Yuk, kita bedah bareng-bareng biar nggak salah paham…
Bandung, BBF – Lapangan padel di Jakarta kini resmi dikenakan pajak hiburan sebesar 10 persen. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025, yang menetapkan padel sebagai bagian dari objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu…
Bandung, BBF – Salah satu kasus yang sering terjadi di lapangan adalah kesalahan input NPWP dalam faktur pajak. Misalnya, kamu sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) menerbitkan e-Faktur, tapi NPWP lawan transaksi yang kamu masukkan ternyata keliru satu digit. Sayangnya, ini…
Bandung, BBF – Era digitalisasi perpajakan terus bergulir, dan kini giliran mekanisme pembetulan SPT Tahunan yang ikut disesuaikan. Dengan diberlakukannya Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025, tata cara pembetulan SPT mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konteks sistem SPT Coretax yang kini…
Bandung, BBF – Dulu, marketplace hanya dikenal sebagai tempat jualan online penghubung antara penjual dan pembeli. Tapi sekarang, perannya makin kompleks. Pemerintah berencana menjadikan mereka sebagai pemungut pajak. Artinya, dari sekadar platform transaksi, kini mereka juga akan memegang tanggung jawab…
Bandung, BBF – Berdasarkan PER-7/PJ/2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan bahwa setiap pengusaha kena pajak, terutama yang baru dikukuhkan, akan langsung masuk daftar pengawasan. Dalam 30 hari sejak tanggal pengukuhan, petugas akan melakukan pengujian subjektif dan objektif—alias meninjau apakah lokasi…
