Bandung, BBF – Pemerintah kembali mengarahkan sorotannya ke sektor digital, dan kali ini giliran pedagang online yang jadi pusat perhatian. Dalam waktu dekat, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, hingga TikTok Shop. Akan diwajibkan memungut pajak dari hasil penjualan para penjual…
Bandung, BBF – Fenomena ini bukan baru. WP kaya alias mereka yang punya kekayaan melampaui rata-rata sering kali punya satu kesamaan: kemampuan luar biasa dalam menyembunyikan, mengalihkan, atau mengatur pajak agar terlihat “sah”. Tapi apakah ini sekadar kecerdikan? Atau ada…
Bandung, BBF – Pendaftaran NPWP sering dianggap formalitas. Tapi di lapangan, banyak kasus wajib pajak yang repot sendiri gara-gara salah lokasi saat mendaftarkan NPWP. Ada yang daftar pakai alamat pacar, alamat rumah mertua, bahkan ada yang iseng pakai alamat kantor…
Bandung, BBF – PKP sekarang diawasi lebih ketat. Hal ini ditegaskan dalam PER-7/PJ/2025, aturan baru yang merinci bagaimana mekanisme pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kamu PKP atau berencana jadi PKP, ini bukan aturan yang…
Bandung, BBF – Kementerian Keuangan lagi nyiapin RPMK (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan) yang bakal menggantikan PMK 184 Salah satu poin panasnya? Tambahan syarat buat jadi kuasa hukum pajak. Dua syarat baru yang diajukan: Punya Surat Keterangan Kompetensi (SKK) atau izin praktik…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali mengubah lanskap perpajakan lewat PER-6 Kali ini, giliran daftar PKP Risiko Rendah yang diperluas. Artinya, makin banyak pengusaha yang bisa menikmati fasilitas restitusi dipercepat alias pengembalian kelebihan pajak tanpa harus menunggu proses…
Bandung, BBF – SPT Coretax: Format SPT Tahunan wajib pajak badan kini mengalami perubahan besar dengan hadirnya Coretax. Dalam aturan terbaru PER-11/PJ/2025, wajib pajak yang membebankan biaya promosi, penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura harus mengisi Lampiran 11A.…
Bandung, BBF – Kalau kamu selama ini ngerasa urusan NPWP, NITKU, dan PKP itu cuma perkara formalitas, sekarang waktunya berubah mindset. Mulai pertengahan 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi merombak aturan administratif lewat PER-7 Semua diatur ulang, disesuaikan dengan sistem…
