Bandung, BBF – DJP dan MUI bentuk task force untuk tindak fatwa pajak berkeadilan. Simak isi fatwa dan langkah tindak lanjutnya. Tindak Fatwa Pajak Berkeadilan DJP-MUI Buat Task Force untuk Tindak Lanjut Ditjen Pajak (DJP) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)…
Bandung, BBF – Purbaya pastikan Coretax siap 100 persen mendukung layanan pajak. Simak uji coba massal, handover, dan persiapan DJP. Purbaya Coretax Siap 100 persen Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sistem administrasi perpajakan berbasis digital, Coretax Siap 100…
Bandung, BBF – Mulai tahun 2027, semua perusahaan wajib setor laporan keuangan ke Kementerian Keuangan. Aturan ini hadir melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan. Tujuannya jelas: memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan membangun sistem pelaporan keuangan nasional…
Bandung, BBF – Sekarang, wajib pajak bisa download NPWP elektronik dengan mudah, asalkan sudah melakukan aktivasi akun Coretax DJP terlebih dahulu. Aktivasi ini penting karena tanpa akun aktif, kamu tidak akan bisa mengakses dokumen NPWP elektronik di portal Coretax. Langkah…
Bandung, BBF – Coretax hadir untuk tingkatkan kepatuhan WP besar lewat validasi otomatis, CRM, dan integrasi data pihak ketiga. Simak bagaimana sistem ini bekerja. Tingkatkan kepatuhan WP besar, coretax punya sistemnya Ditjen Pajak (DJP) kini punya senjata baru untuk tingkatkan…
Buat kamu yang udah mulai pakai sistem Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tapi masih bingung gimana cara aktivasi akunnya, artikel ini wajib banget kamu baca sampai habis! Karena di sini kita bakal bahas cara aktivasi Coretax dengan benar, cepat,…
Jenis Pajak yang Harus Dibayar – Mengelola pajak merupakan salah satu kewajiban penting bagi setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Tidak hanya untuk memenuhi ketentuan undang-undang, kepatuhan pajak juga membantu perusahaan menjaga reputasi dan menghindari konsekuensi berupa denda maupun pemeriksaan…
Cara Menghitung PPN 12 Persen – Mulai tahun 2025, tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) di Indonesia ditetapkan sebesar 12% sesuai tahapan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan tarif ini otomatis berpengaruh pada cara perusahaan melakukan penjualan, membuat faktur…
