Bandung, BBF – Mulai saat ini, proses ubah data PT, mulai dari pergantian direksi, komisaris, hingga peralihan saham, tidak lagi bisa diselesaikan hanya melalui notaris. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mewajibkan adanya konfirmasi langsung dari pemegang…
Bandung, BBF – Setiap konsultan pajak diwajibkan mengikuti kegiatan PPL, yaitu pengembangan profesional berkelanjutan, sekaligus memenuhi satuan kredit PPL atau SKPPL sesuai jenjang sertifikatnya. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 175/2022, dan…
Bandung, BBF – Perbedaan utama SP2DK dan Pemeriksaan pajak terletak pada sifat dan kekuatan hukumnya. SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) bersifat preventif dan tidak mengikat secara hukum, sekadar permintaan klarifikasi dari Account Representative (AR) kepada wajib pajak.…
Bandung, BBF – Sebelum membahas lebih jauh, jawabannya langsung: bisnis kamu berpotensi dapat SP2DK ketika ada ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dalam SPT dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik itu dari lawan transaksi, perbankan, notaris, maupun sistem…
Bandung, BBF – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (PMK 44/2026) yang mengubah ketentuan mengenai penunjukan kuasa wajib pajak. Berdasarkan regulasi tersebut, karyawan internal perusahaan yang bertindak sebagai pihak lain wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).…
Bandung, BBF – Wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan wajib pajak badan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini tidak lagi perlu menghitung selisih SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebelumnya saat melakukan pembetulan, sebab pengisian lampiran omzet di…
Bandung, BBF – Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (PMK 44/2026) menjelaskan bahwa terdapat 5 kondisi yang menyebabkan berakhirnya pemberian kuasa wajib pajak, salah satunya ketika WP cabut kuasa pajak yang sebelumnya diberikan kepada pihak lain. Ketika pemberian kuasa…
Bandung, BBF – Orang pribadi yang dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri (SPDN) tidak terbatas pada warga negara Indonesia (WNI). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kondisi WNA menjadi subjek pajak dalam negeri dapat terjadi apabila memenuhi kriteria tertentu yang diatur…
