Bandung, BBF – Hak negara untuk menagih pajak tidak berlaku selamanya. Namun, daluwarsa penagihan pajak yang seharusnya berakhir dalam waktu 5 tahun ternyata dapat mulai dihitung ulang dari nol apabila terjadi beberapa peristiwa hukum tertentu. Akibatnya, wajib pajak yang mengira…
Bandung, BBF – Biaya yang dikeluarkan wajib pajak untuk membayar sanksi pajak berupa bunga, denda, kenaikan, serta pidana denda perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Ketentuan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat…
Bandung, BBF – Wajib pajak yang hendak menghapus Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) tidak selalu harus melalui jalur elektronik. Berdasarkan penjelasan contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, penghapusan NITKU tetap dapat diajukan secara manual apabila perubahan data tidak…
Bandung, BBF – Wajib pajak yang ingin melakukan penghapusan atau hapus NITKU cabang kini dapat melakukan perubahan data secara elektronik melalui akun Coretax DJP, tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kemudahan ini disampaikan langsung oleh contact center…
Bandung, BBF – Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2023, utang pajak cabang bisa ditagih ke tiga pihak sekaligus, yaitu badan usaha itu sendiri, jajaran pengurus, dan kepala cabang yang bersangkutan. Artinya, tanggung jawab atas tunggakan pajak sebuah cabang tidak hanya…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak badan yang baru lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2025 karena baru terdaftar pada 2025, agar dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Imbauan tersebut disampaikan DJP melalui email…
Bandung, BBF – Terdapat 8 pihak yang tidak dikenakan sanksi meski telat lapor SPT atau surat pemberitahuan (SPT). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 179 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81 Normalnya, wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Edaran (SE) Nomor SE-6/PJ/2026 memerinci tata cara pembuatan surat uraian banding atau surat tanggapan bagi WP pindah KPP, yaitu wajib pajak yang pindah tempat terdaftar setelah penerbitan surat keputusan keberatan atau…
