Bandung, BBF – Selama ini banyak pelaku usaha kecil mengira skema pajak final 0,5% bisa dipakai siapa saja tanpa batas bentuk badan usaha. Padahal aturan terbaru justru menyempitkan pintu masuknya. Wajib pajak perlu mengingat kehadiran PP 20/2026 membatasi pemanfaatan PPh…
Bandung, BBF – Ekonomi global yang serba tidak pasti ternyata tidak selalu berarti kabar buruk bagi kas negara. Di balik ancaman fragmentasi perdagangan dan risiko geopolitik yang membayangi, pemerintah justru melihat celah untuk memperkuat Penerimaan Pajak dalam jangka menengah dan…
Bandung, BBF – Belum ada satu pun aturan resmi yang mengikat soal pungutan atas instrumen investasi emas berbasis bursa ini, padahal produknya sudah berjalan di pasar. Itulah yang membuat isu Pajak ETF Emas kini naik ke meja pembahasan Ditjen Pajak…
Bandung, BBF – Pemerintah akan membatasi penyaluran BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar untuk masyarakat kelompok desil 10, yaitu kelompok dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan tertinggi. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh…
Bandung, BBF – Ditjen Pajak (DJP) mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran meterai palsu dengan cara membeli meterai hanya melalui saluran resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Imbauan ini disampaikan menyusul kekhawatiran atas maraknya penawaran meterai dengan harga jauh di…
Bandung, BBF – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa pengemudi ojek online (ojol) selaku pelaku UMKM mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) apabila omzet ojol yang bersangkutan tidak melebihi Rp500 juta dalam satu tahun pajak. Penegasan ini disampaikan langsung oleh otoritas…
Bandung, BBF – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa profesi pengemudi ojol dapat menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet, sepanjang seluruh persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Penegasan ini disampaikan langsung oleh otoritas pajak dan menjadi…
Bandung, BBF – Inilah yang disebut daluwarsa pajak 5 tahun. Pasal 13 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur dengan tegas bahwa Direktorat Jenderal Pajak hanya boleh menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam jangka waktu…
