Bandung, BBF – Kementerian Keuangan menerbitkan aturan baru yang mengatur tata cara penutupan kantor konsultan pajak secara resmi. Melalui PMK 55/2026, pemerintah menetapkan syarat dan dokumen yang wajib dipenuhi sebelum permohonan penutupan dapat disetujui. Berdasarkan beleid tersebut, pemimpin kantor konsultan…
Bandung, BBF – Kementerian Keuangan menetapkan ketentuan teknis dan prosedur yang harus ditempuh kantor konsultan pajak yang ingin tutup secara resmi. Ketentuan ini tertuang dalam PMK 55/2026 yang mengatur syarat, dokumen, dan tahapan permohonan penutupan. Berdasarkan beleid tersebut, pemimpin kantor…
Bandung, BBF – Setelah melalui masa uji coba yang cukup panjang, sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri atau SPP-TDLN akhirnya resmi diberlakukan mulai 10 September 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penerapan sistem ini akan diawali di…
Bandung, BBF – Ketentuan mengenai batasan layanan yang boleh diberikan oleh konsultan pajak kini diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55 Aturan ini secara tegas memerinci jenis jasa perpajakan yang dapat diberikan, sehingga cakupan pekerjaan yang selama ini…
Bandung, BBF – Ketentuan yang selama ini mengatur syarat kompetensi bagi seorang kuasa wajib pajak kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh seorang pemohon bernama Mahamuddin. Gugatan ini menyasar Pasal 44E ayat (2) huruf e Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata…
Bandung, BBF – Munculnya pemberitaan soal RUU Perampasan Aset membuat sebagian orang bertanya-tanya, apakah mekanisme ini sama dengan penyitaan yang selama ini sudah dilakukan negara terhadap penunggak pajak. Padahal, meski sekilas terlihat mirip karena sama-sama berkaitan dengan pengambilan harta oleh…
Bandung, BBF – Hampir dua dekade berlalu sejak naskah akademiknya pertama kali disusun, RUU Perampasan Aset baru benar-benar mendapat momentum politik pada 2026 setelah DPR menargetkan pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026. Rentang waktu yang begitu panjang ini wajar menimbulkan…
Bandung, BBF – Setelah tertahan hampir dua dekade, RUU Perampasan Aset kini kembali mencuat setelah DPR menargetkan pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026. Rancangan ini memperkenalkan mekanisme baru yang belum pernah ada dalam sistem hukum Indonesia, yaitu perampasan harta hasil…
