Bandung, BBF – Cooperative compliance jadi pendekatan baru Ditjen Pajak untuk ningkatin kepatuhan wajib pajak. Dari yang dulu serba audit, sekarang bergeser ke dialog dan kolaborasi. Yuk kenalan dengan konsep ini biar nggak ketinggalan!
Cooperative compliance, pendekatan baru DJP buat ningkati kepatuhan
Kalau ngomongin pajak, biasanya yang kebayang itu aturan ketat, pemeriksaan, bahkan sanksi kalau ada pelanggaran. Nah, sekarang DJP lagi nyiapin pendekatan baru yang disebut cooperative compliance.
Konsep ini beda banget dari model lama yang serba enforcement. Intinya, wajib pajak nggak lagi dianggap “lawan” otoritas pajak, tapi jadi mitra buat sama-sama ningkatin kepatuhan.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bilang, selama ini kepatuhan pajak dibangun dengan cara sederhana: kalau melanggar, dihukum. Model ini memang efektif buat kepatuhan dasar.
Tapi, seiring ekonomi makin kompleks, transaksi lintas negara makin banyak, dan bisnis digital tumbuh pesat, cara lama udah nggak cukup.
Cooperative compliance: dari audit ke dialog
Dengan cooperative compliance, hubungan antara wajib pajak dan fiskus berubah total. Bukan lagi reaktif berbasis audit, tapi preventif berbasis dialog. Sengketa bisa diselesaikan bahkan sebelum SPT disampaikan.
Jadi, wajib pajak besar bisa diskusi langsung dengan DJP sejak awal tahun, lalu hasil reviu disepakati bareng.
Praktik ini bukan hal baru di dunia. Negara-negara maju kayak AS, Inggris, dan Australia udah lebih dulu menerapkan cooperative compliance. DJP pun melakukan benchmarking ke sana buat nyari best practice yang bisa diadopsi di Indonesia.
Siapa yang bisa ikut ?
Nah, penting banget buat tahu siapa aja yang bisa manfaatin program ini. Cooperative compliance bakal diterapkan khusus buat wajib pajak korporasi besar dengan risiko penerimaan yang besar. Skemanya bersifat voluntary alias sukarela. Jadi, perusahaan besar bisa ajukan diri kalau mau ikut.
Kalau berjalan lancar, manfaatnya jelas: kepastian pajak meningkat, potensi pemeriksaan berkurang, dan hubungan dengan otoritas pajak jadi lebih sehat. Bayangin, nggak perlu lagi was-was nunggu pemeriksaan intensif, karena semua isu substantif udah dibahas di depan.
Kalau dilihat lebih luas, konsep cooperative compliance ini sebenarnya bagian dari transformasi besar DJP. Pajak bukan cuma soal pungutan, tapi juga soal membangun kepercayaan dan kolaborasi.
Dengan pendekatan ini, kepatuhan bisa tumbuh bukan karena takut dihukum, tapi karena ada rasa percaya dan transparansi antara wajib pajak dan otoritas.
Buat UMKM mungkin belum langsung kena dampak, karena fokusnya ke korporasi besar. Tapi jangan salah, kalau konsep ini sukses, bisa jadi ke depan ada versi yang lebih inklusif buat segmen usaha lain.
Kesimpulan
Singkatnya, cooperative compliance adalah pendekatan baru DJP buat ningkatin kepatuhan pajak. Dari yang dulu serba audit dan hukuman, sekarang bergeser ke dialog dan kolaborasi. Wajib pajak besar bisa ikut program ini secara sukarela, dan kalau berhasil, manfaatnya bukan cuma buat mereka, tapi juga buat sistem perpajakan Indonesia secara keseluruhan.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
