Bandung, BBF – Aplikasi lari favoritmu kini ikut memungut pajak untuk negara. Pada Mei 2026, DJP tunjuk Strava dan enam entitas digital lainnya sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), memperluas jangkauan pemungutan pajak digital Indonesia ke ranah yang belum pernah tersentuh sebelumnya: kebugaran, AI, hingga rekaman pintar.
Ketujuh entitas yang resmi ditunjuk adalah Strava, Inc., Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group, Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council, Inc., dan PLAUD LLC. Penunjukan ini diumumkan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers pada 26 Juni 2026.
Dengan penambahan ini, total entitas yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE hingga akhir Mei 2026 mencapai 271 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, 233 di antaranya sudah aktif memungut dan menyetorkan pajak ke kas negara.
Kenapa DJP Tunjuk Strava dan Platform Seperti Ini?
Strava mungkin terdengar tidak lazim sebagai entitas pajak. Tapi di sinilah letak pergeseran besar dalam kebijakan pajak digital Indonesia: DJP tidak lagi hanya membidik marketplace atau platform streaming. Kini, setiap layanan digital berbayar yang dikonsumsi pengguna Indonesia dari luar negeri masuk dalam radar PPN PMSE.
Strava menawarkan fitur premium berbayar untuk pelacak aktivitas olahraga berbasis GPS. PLAUD LLC adalah platform perekaman dan transkripsi audio bertenaga AI yang populer di kalangan profesional. Kling AI adalah tools video generatif berbasis kecerdasan buatan. Sementara Envato dan Envato Elements adalah platform konten kreatif yang digunakan jutaan kreator, desainer, dan pengembang web di seluruh dunia.
Menurut Inge, masuknya penyedia layanan AI dan berbagai platform digital lainnya mencerminkan semakin beragamnya layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Penunjukan ini bukan sekadar formalitas administratif, ini cerminan nyata dari pola konsumsi digital yang terus bergeser.
7 Entitas Baru Pemungut PPN PMSE dan Sektornya
Berikut daftar lengkap tujuh entitas yang baru ditunjuk DJP beserta sektor operasinya:
- Strava, Inc. — Layanan kebugaran digital (pelacak aktivitas olahraga berbasis GPS)
- Envato Pty Ltd — Marketplace aset digital dan template kreatif
- Envato Elements Pty Ltd — Platform langganan aset digital unlimited
- The Nielsen Norman Group, Inc. — Pendidikan dan riset UX/desain
- Kling AI Pte. Ltd. — Platform AI generatif untuk video
- Law School Admission Council, Inc. — Pendidikan dan tes masuk sekolah hukum
- PLAUD LLC — Perangkat perekaman dan transkripsi AI
Keragaman sektor ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang digital yang luput dari kewajiban PPN, mulai dari olahraga, kreativitas, kecerdasan buatan, hingga persiapan akademik.
Apa Artinya Buat Pengguna Indonesia?
Secara sederhana: jika kamu berlangganan salah satu platform di atas menggunakan metode pembayaran Indonesia, PPN 12% akan dipungut langsung oleh platform tersebut dan disetorkan ke DJP. Kamu tidak perlu mengurus apa-apa secara manual karena pemungutannya dilakukan otomatis oleh entitas yang bersangkutan.
Mekanisme ini berlaku sejak Indonesia mulai memberlakukan kebijakan PPN PMSE pada 2020. Setiap platform luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain memiliki nilai transaksi atau jumlah pengguna yang melampaui ambang batas yang ditetapkan DJP, dapat ditunjuk dan diwajibkan memungut PPN atas transaksinya dengan pengguna Indonesia.
Pajak Digital Indonesia: Dari Rp731 Miliar ke Rp40,55 Triliun
Angka ini layak dibaca ulang pelan-pelan. Sejak kebijakan PPN PMSE pertama kali diterapkan pada pertengahan 2020 hingga 31 Mei 2026, total setoran PPN PMSE dari 233 entitas aktif telah mencapai Rp40,55 triliun.
Pertumbuhannya konsisten dari tahun ke tahun:
- 2020: Rp731,4 miliar
- 2021: Rp3,9 triliun
- 2022: Rp5,51 triliun
- 2023: Rp6,76 triliun
- 2024: Rp8,44 triliun
- 2025: Rp10,32 triliun
- 2026 (Jan-Mei): Rp4,88 triliun
Jika digabungkan dengan pajak kripto (Rp2,06 triliun), pajak fintech P2P lending (Rp4,98 triliun), dan Pajak SIPP (Rp5,26 triliun), total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital Indonesia hingga Mei 2026 mencapai Rp52,85 triliun.
Ini bukan lagi angka yang bisa diabaikan. Pajak digital kini menjadi salah satu pilar penerimaan negara yang tumbuh paling konsisten dalam lima tahun terakhir.
FAQ
Q: Apa itu PPN PMSE dan kenapa platform digital luar negeri harus memungutnya? A: PPN PMSE adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan regulasi perpajakan Indonesia, platform digital luar negeri yang memiliki volume transaksi atau pengguna aktif melampaui ambang batas tertentu wajib ditunjuk sebagai pemungut PPN atas transaksi dengan pengguna di Indonesia.
Q: Kenapa DJP tunjuk Strava sebagai pemungut PPN? A: Strava menawarkan layanan premium berbayar yang diakses oleh pengguna Indonesia. Setiap layanan digital berbayar dari luar negeri yang dikonsumsi di Indonesia masuk dalam cakupan PPN PMSE, sehingga Strava wajib memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi tersebut kepada DJP.
Q: Apa itu PLAUD LLC yang juga ditunjuk DJP? A: PLAUD LLC adalah perusahaan yang mengembangkan perangkat perekaman fisik dan aplikasi transkripsi berbasis AI yang populer di kalangan profesional dan eksekutif. Produknya mengintegrasikan hardware perekaman dengan kecerdasan buatan untuk menghasilkan transkripsi dan ringkasan otomatis.
Q: Apakah pengguna harus membayar PPN secara terpisah ke DJP? A: Tidak. PPN dipungut langsung oleh platform saat transaksi berlangsung, kemudian platform yang menyetorkannya ke DJP. Pengguna tidak perlu mengurus pelaporan atau pembayaran secara manual.
Q: Berapa total PPN PMSE yang sudah disetor ke negara hingga 2026? A: Hingga 31 Mei 2026, total setoran PPN PMSE dari 233 entitas aktif mencapai Rp40,55 triliun sejak kebijakan ini berlaku pada 2020. Secara keseluruhan, penerimaan pajak ekonomi digital Indonesia termasuk kripto, fintech, dan SIPP mencapai Rp52,85 triliun.
Q: Berapa total entitas yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE? A: Hingga akhir Mei 2026, DJP telah menunjuk 271 entitas sebagai pemungut PPN PMSE. Dari jumlah itu, 233 sudah aktif memungut dan menyetorkan PPN.
Q: Apakah penunjukan Kling AI berarti penggunaan tools AI berbayar dari luar negeri kena PPN? A: Ya. Setiap layanan AI berbayar dari luar negeri yang sudah ditunjuk DJP sebagai pemungut PPN PMSE akan memungut PPN atas transaksi pengguna Indonesia. Kling AI adalah salah satu platform AI generatif video yang kini masuk dalam daftar tersebut.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
