Bandung, BBF – Belakangan ini, Sistem Pajak RI kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan cukup keras datang dari Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, yang menilai pengelolaan penerimaan negara Indonesia masih termasuk yang paling lemah di dunia. Pernyataan ini disampaikan dalam forum akademik di Universitas Indonesia dan langsung ramai dibahas media.
Isu ini penting, karena menyangkut kemampuan negara membiayai pembangunan dan melindungi masyarakatnya.
Mengapa Sistem Pajak RI Dinilai Lemah?
Menurut Hashim, persoalan utama bukan hanya pada besaran pajak, tetapi pada sistem yang belum mampu menjangkau seluruh aktivitas ekonomi. Banyak kegiatan ekonomi berjalan, tetapi tidak tercatat dan tidak masuk ke basis pajak negara.
Kondisi ini tercermin dari rasio penerimaan negara Indonesia yang stagnan di kisaran 12% selama hampir satu dekade. Bandingkan dengan Kamboja yang justru melonjak dari 9% menjadi sekitar 18% dalam periode yang sama. Artinya, masalahnya bukan pada potensi, melainkan pada pengelolaan.
Shadow Economy Jadi Biang Masalah
Salah satu faktor besar yang disoroti adalah shadow economy atau ekonomi bayangan.
Shadow Economy dan Sistem Pajak RI
Berdasarkan data World Bank, sekitar 35% aktivitas ekonomi Indonesia berada di luar pencatatan resmi. Transaksi tunai tanpa bukti, tanpa pajak, dan tanpa pelaporan masih sangat umum terjadi.
Bahkan, Hashim mengakui praktik ini sering dilakukan secara tidak sadar. Contoh sederhana: membayar jasa secara tunai tanpa kuitansi, sehingga PPN atau pajak lain tidak pernah masuk ke kas negara.
Jika praktik ini terus dibiarkan, maka Sistem Pajak RI akan selalu tertinggal, meskipun regulasi sudah dibuat berlapis-lapis.
Digitalisasi Jadi Kunci Perbaikan
Pemerintah menyadari masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan penegakan semata. Salah satu fokus utama ke depan adalah digitalisasi transaksi ekonomi.
Upaya ini mencakup:
mendorong transaksi non-tunai,
pencatatan ekonomi berbasis sistem digital,
hingga rencana digitalisasi penuh penyaluran bantuan sosial.
Dengan cara ini, aktivitas ekonomi diharapkan lebih transparan dan mudah diawasi dari sisi pajak.
Perbaikan SDM dan Tata Kelola
Selain sistem, faktor manusia juga menjadi perhatian. Hashim menegaskan bahwa jika aparat pajak dan bea cukai bekerja dengan baik, Indonesia sebenarnya tidak harus terus berada dalam kondisi defisit.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi negara surplus, asalkan tata kelola penerimaan negara dibenahi secara serius. Peran Menteri Keuangan juga disebut sangat krusial dalam memperbaiki kinerja ini.
Masalah Sistem, Bukan Potensi
Pernyataan bahwa Sistem Pajak RI lemah seharusnya menjadi alarm bersama, bukan sekadar kritik. Potensi ekonomi Indonesia besar, tetapi belum sepenuhnya masuk ke sistem resmi.
Tanpa perbaikan pencatatan, digitalisasi, dan integritas aparat, rasio penerimaan akan sulit naik. Pajak bukan hanya soal aturan, tapi soal sistem yang dipercaya dan dijalankan bersama.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
