Dari sejarah yang ada, Pajak itu apa sebenarnya?

Permasalahan pajak sudah ada sejak jaman dahulu, dimana dahulu belum dinamakan

“Pajak” tetapi merupakan tindakan pemberian rakyat secara sukarela kepada Rajanya.

 

Namun dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dan negara, maka istilah

pemberian secara sukarela ini terus mengalami perubahan sampai pada istilah pemberian yang bersifat dipaksakan

dalam arti wajib diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan negara akan dana yang semakin besar untuk

melaksanakan pembangunan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara.

“Didik Pomadi”

Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.  (UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009)

 

Fungsi Pajak

 

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau

uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan

pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

 

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

Fungsi mengatur tersebut antara lain:

  • Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
  • Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
  • Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  • Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

 

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan

kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

 

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi

pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk

mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat

ditambah dan deflasi dapat di atasi.

 

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia,

pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter. Lembaga pemerintah yang

mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut,

 

sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Self assessment berarti wajib pajak

menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi tidak memaksa wajib pajak membayar

pajak sebesar-besarnya, tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan.

 

DJP sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DJP berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misinya.

Kedudukan Hukum Pajak

R. Santoso Brotodiharjo :

  • Hukum pajak termasuk hukum publik. (mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya, memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan)
  • Hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata.
  • Hukum pajak berkaitan dengan hukum pidana.

 

Pembagian Hukum Pajak

  • Hukum Pajak Materiil Merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan dan berapa besar pajaknya.
  • Hukum Pajak Formil Merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan.

 

Jadi, apa pendapat kamu tentang pajak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAMA :
Nama belum di isi . . .
ALAMAT :
Alamat Belum Di Isi . . .
E-MAIL :
Masukkan Email Dengan Tepat . . .
NO HANDPHONE :
Nomor Telepon Belum Di Isi . . .
PESAN :
Pesan Masih Kosong . . .
close-link