Bandung, BBF – Ketentuan mengenai anggota keluarga jadi kuasa pajak kini diatur lebih rinci melalui PMK 44/2026. Beleid ini menjelaskan bahwa hanya kelompok keluarga tertentu yang mendapat kelonggaran untuk ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak tanpa perlu membuktikan kompetensi di bidang perpajakan.
Anggota Keluarga Jadi Kuasa Pajak Tanpa Perlu Kompetensi Perpajakan
PMK 44/2026 memberikan pengecualian khusus bagi suami atau istri, serta pihak dengan hubungan sedarah atau semenda hingga derajat kedua, untuk bisa langsung ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Kelompok ini tidak diwajibkan memiliki sertifikasi atau kompetensi perpajakan formal karena kedekatan hubungan keluarganya dianggap sudah memadai.
Yang termasuk dalam kategori hubungan sedarah dan semenda derajat kedua adalah anak, menantu, cucu, ayah, ibu, mertua, kakek, nenek, saudara kandung, dan saudara ipar. Kesepuluh hubungan ini menjadi acuan resmi ketika wajib pajak ingin menunjuk anggota keluarga sebagai kuasa tanpa proses sertifikasi tambahan.
Namun tidak semua kerabat masuk dalam daftar ini. Sepupu, paman, bibi, dan keponakan berada di luar cakupan derajat kedua, sehingga tidak bisa otomatis ditunjuk hanya karena memiliki hubungan darah dengan wajib pajak. Batasan ini penting dipahami agar penunjukan kuasa tetap sah secara administratif.
Status Pihak Lain di Luar Ketentuan Anggota Keluarga
Kerabat yang berada di luar hubungan derajat kedua akan dikategorikan sebagai Pihak Lain menurut PMK 44/2026. Pihak Lain wajib membuktikan kompetensi perpajakannya melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku sebelum bisa ditunjuk sebagai kuasa.
Ketentuan ini memastikan bahwa proses penunjukan kuasa wajib pajak, baik dari kalangan keluarga inti maupun pihak di luar itu, tetap berjalan sesuai koridor hukum. Wajib pajak disarankan mengecek hubungan kekerabatan secara cermat sebelum menunjuk kuasa, agar tidak terjadi kendala administratif saat berurusan dengan otoritas pajak.
FAQ
1. Apa itu kuasa wajib pajak?
Kuasa wajib pajak adalah pihak yang diberi wewenang untuk mewakili wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
2. Anggota keluarga mana saja yang bisa jadi kuasa pajak tanpa kompetensi perpajakan?
Suami/istri serta hubungan sedarah atau semenda hingga derajat kedua, yaitu anak, menantu, cucu, ayah, ibu, mertua, kakek, nenek, saudara kandung, dan saudara ipar.
3. Apakah keponakan bisa langsung ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak?
Tidak. Keponakan berada di luar derajat kedua sehingga dikategorikan sebagai Pihak Lain dan wajib memenuhi syarat kompetensi perpajakan.
4. Bagaimana dengan paman atau bibi?
Sama seperti keponakan, paman dan bibi tidak masuk kategori keluarga derajat kedua sehingga harus memiliki SKT bila ingin ditunjuk sebagai kuasa.
5. Apa yang dimaksud Pihak Lain dalam aturan ini?
Pihak Lain adalah kerabat atau pihak di luar hubungan derajat kedua yang ingin menjadi kuasa wajib pajak dan wajib membuktikan kompetensi perpajakannya.
6. Apa fungsi SKT bagi Pihak Lain?
SKT menjadi bukti resmi bahwa seseorang memiliki kompetensi di bidang perpajakan sesuai ketentuan PMK 44/2026.
7. Kenapa aturan ini penting bagi wajib pajak?
Aturan ini membantu wajib pajak memastikan kuasa yang ditunjuk benar-benar kompeten, sehingga meminimalkan risiko kesalahan pelaporan pajak.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
