Bandung, BBF – Ketentuan mengenai objek penelitian kepatuhan formal kini diatur secara rinci melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Aturan ini menjelaskan cakupan pemeriksaan yang wajib dilakukan account representative terhadap seluruh wajib pajak yang diadministrasikan KPP bersangkutan.
Cakupan Objek Penelitian Kepatuhan Formal Menurut SE-8/PJ/2026
Penelitian kepatuhan formal terdiri atas kegiatan validasi dan analisis atas data atau keterangan terhadap pemenuhan kewajiban formal wajib pajak. Berdasarkan SE-8/PJ/2026, penelitian ini dilaksanakan pada saat suatu kewajiban atau ketentuan formal perpajakan seharusnya akan, sedang, atau sudah dipenuhi oleh wajib pajak.
Objek pertama yang menjadi sasaran adalah ketepatan waktu wajib pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Objek kedua mencakup ketepatan waktu dan kesesuaian pembayaran atau penyetoran pajak, sementara objek ketiga menyoroti ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan SPT Masa, SPT Tahunan, SPOP, serta laporan lainnya yang menjadi kewajiban wajib pajak.
Selain ketiga objek tersebut, penelitian kepatuhan formal juga mencakup angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, layanan atau fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki wajib pajak, hingga kewajiban formal perpajakan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Cakupan yang luas ini menunjukkan bahwa pengawasan DJP tidak hanya berfokus pada aspek pembayaran, tetapi juga administrasi dan kepatuhan prosedural secara menyeluruh.
Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian atas objek-objek tersebut kemudian dituangkan dalam daftar nominatif yang menjadi dasar penerbitan berbagai tindakan administratif. Wajib pajak yang tidak memenuhi ketepatan waktu pengukuhan PKP misalnya, dapat diusulkan menerima surat imbauan melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sementara wajib pajak yang kurang bayar atau dikenai sanksi administrasi akan masuk daftar nominatif penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).
SE-8/PJ/2026 turut mengatur bahwa apabila ditemukan data kewajiban formal yang belum dipenuhi di luar daftar nominatif yang telah disusun, kepala seksi pengawasan dapat membangkitkan kasus secara manual untuk surat imbauan, STP, dan/atau surat teguran dalam sistem administrasi pengawasan DJP. Mekanisme ini memastikan setiap objek penelitian kepatuhan formal dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh, baik melalui sistem otomatis maupun penanganan manual oleh petugas pajak.
FAQ
1. Apa saja objek penelitian kepatuhan formal menurut SE-8/PJ/2026?
Ketepatan waktu pengukuhan PKP, ketepatan pembayaran pajak, kelengkapan pelaporan SPT dan SPOP, angsuran pajak berjalan, fasilitas perpajakan, serta kewajiban formal lainnya.
2. Kapan penelitian kepatuhan formal dilaksanakan?
Pada saat suatu kewajiban atau ketentuan formal perpajakan seharusnya akan, sedang, atau sudah dipenuhi oleh wajib pajak.
3. Apa yang dimaksud ketepatan waktu dikukuhkan sebagai PKP?
Objek penelitian yang menilai apakah wajib pajak telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Apakah SPOP termasuk objek penelitian kepatuhan formal?
Ya, ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan SPOP termasuk salah satu objek yang diteliti dalam SE-8/PJ/2026.
5. Bagaimana hasil penelitian kepatuhan formal ditindaklanjuti?
Hasilnya dimuat dalam daftar nominatif yang menjadi dasar penerbitan surat imbauan, STP, surat teguran, atau usulan perubahan fasilitas perpajakan.
6. Apa yang dimaksud layanan atau fasilitas perpajakan dalam objek penelitian ini?
Layanan atau fasilitas yang diterima wajib pajak, yang statusnya dapat ditinjau ulang, dicabut, atau dibatalkan jika ditemukan ketidakpatuhan.
7. Apa yang terjadi jika ada kewajiban formal di luar daftar nominatif?
Kepala seksi pengawasan dapat membangkitkan kasus secara manual untuk menindaklanjuti kewajiban tersebut melalui sistem pengawasan DJP.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
