Bandung, BBF – Batas 31 Oktober 2026 sedang ramai dibahas pemilik dan direksi PT. Pasalnya, PT yang belum lapor RUPST ke Kementerian Hukum bisa kena sanksi administratif mulai November 2026.
Tapi, istilah denda jutaan rupiah yang beredar perlu diluruskan. Faktanya, sanksinya berjenjang dan biaya jutaan rupiah baru muncul saat PT mengurus buka blokir. Karena itu, PT masih punya waktu untuk bertindak.
Kapan PT Harus Lapor RUPST ke Kementerian Hukum?
Aturan dasarnya ada di Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025. Menurut aturan itu, direksi menyampaikan laporan tahunan ke rapat pemegang saham paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, batasnya jatuh pada 30 Juni 2026.
Setelah rapat menyetujui laporan, persetujuan itu dituangkan dalam akta notaris. Lalu, akta tersebut disampaikan lewat Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani. Pelaporan lewat SABH sendiri baru bisa dilakukan sejak 1 Juni 2026.
Lalu, bagaimana dengan 31 Oktober 2026? Tanggal ini dipahami sebagai akhir masa transisi, bukan pengganti batas normal tadi. Sebab, Ditjen AHU sudah menyatakan bahwa sanksi administratif baru berlaku pada November 2026. Selain itu, PT yang aktanya sudah lewat 30 hari tetap boleh menyampaikan laporan lewat sistem.
Dengan kata lain, belum ada sanksi yang berjalan sampai masa transisi selesai. Meski begitu, status laporan tahunan sudah dipakai sebagai bahan verifikasi saat PT mengurus perubahan data di SABH. Jadi, PT yang menunda bisa terhambat lebih dulu sebelum sanksi resmi berlaku.
Sanksi Jika PT Tidak Lapor RUPST dan Biaya Buka Blokir
Sanksinya tidak langsung berupa denda. Tahap pertama adalah teguran tertulis lewat notifikasi di SABH atau surat elektronik. PT punya waktu 30 hari sejak teguran untuk memenuhi kewajibannya.
Kalau 30 hari lewat tanpa pelaporan, barulah akses SABH diblokir. Akibatnya, PT tidak bisa mengubah anggaran dasar, mengganti direksi dan komisaris, mengubah pemegang saham, atau menambah modal. Padahal, banyak transaksi bisnis dan pengajuan kredit bergantung pada layanan itu.
Nah, angka jutaan rupiah yang ramai dibicarakan berasal dari tarif buka blokir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, permohonan buka blokir dikenai PNBP sebesar Rp1 juta untuk PT tidak wajib audit dan Rp2 juta untuk PT wajib audit. Jadi, istilah yang lebih tepat adalah biaya layanan, bukan denda.
Ada kabar baik juga untuk PT. Lewat Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2026, tarif PNBP untuk pemberitahuan persetujuan laporan tahunan ditetapkan Rp0 bagi PT yang menyampaikannya pada 1 Agustus sampai 31 Desember 2026. Tanpa aturan itu, PT tidak wajib audit membayar Rp250.000 per pemberitahuan, sedangkan PT wajib audit membayar lebih besar lagi. Artinya, melapor sekarang jauh lebih hemat daripada menunggu.
Kewajiban ini juga berbeda dari lapor SPT Tahunan badan ke DJP. Jadi, PT yang sudah lapor pajak tetap perlu menyampaikan laporan tahunan ke Kementerian Hukum.
Isi laporan tahunan juga perlu disiapkan dengan rapi. Di dalamnya ada laporan keuangan yang membandingkan tahun buku terakhir dengan tahun sebelumnya, yaitu neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Selain itu, laporan tersebut harus lebih dulu ditelaah dewan komisaris sebelum dibawa ke rapat pemegang saham. Bagi PT wajib audit, laporan keuangan juga perlu diaudit.
Karena itu, jangan menunggu tanggal terakhir untuk mulai menyusun dokumen. Akta notaris, risalah rapat, dan laporan keuangan butuh waktu untuk dicocokkan. Dengan persiapan lebih awal, PT juga punya ruang untuk memperbaiki data yang keliru tanpa terburu-buru.
Ada satu lagi yang patut dicatat. Biaya buka blokir tidak otomatis menyelesaikan masalah. Setelah membayar, PT tetap harus melengkapi laporan yang tertunda dan menjalani proses administrasi berikutnya. Jadi, biaya jutaan rupiah itu hanya satu bagian dari kerugian waktu dan tenaga.
Berikut langkah aman yang bisa langsung dijalankan:
- Cek tahun buku PT dan pastikan rapat pemegang saham sudah digelar.
- Siapkan laporan tahunan lengkap beserta laporan keuangannya.
- Minta notaris membuat akta persetujuan laporan tahunan.
- Sampaikan lewat SABH sebelum 31 Oktober 2026.
- Simpan surat penerimaan pemberitahuan sebagai bukti kepatuhan.
Perlu diingat juga bahwa PT berhak menerima teguran lebih dulu sebelum akses diblokir. Karena itu, kalau teguran sudah masuk, manfaatkan 30 hari tersebut dengan baik. Pelaporan yang tertib juga membuat urusan lain, seperti perubahan pengurus dan pengajuan kredit, berjalan lebih lancar.
FAQ
Apakah 31 Oktober 2026 batas akhir lapor RUPST? Bukan batas hukum. Tanggal ini adalah akhir masa transisi sebelum sanksi administratif berlaku pada November 2026. Batas normalnya tetap enam bulan setelah tahun buku berakhir.
Apakah PT langsung kena denda jutaan rupiah? Tidak. Sanksi dimulai dari teguran tertulis, lalu pemblokiran akses SABH jika 30 hari tidak dipenuhi. Biaya jutaan rupiah muncul pada permohonan buka blokir.
Berapa biaya menyampaikan laporan tahunan sekarang? Rp0 untuk penyampaian pada 1 Agustus sampai 31 Desember 2026. Setelah itu, tarif normal berlaku kembali.
Bagaimana kalau akta sudah lewat 30 hari? PT tetap boleh menyampaikan laporan lewat sistem selama masa transisi. Karena itu, sebaiknya segera dilaporkan.
Apakah PT yang sudah lapor SPT badan perlu lapor lagi? Perlu. Lapor SPT ke DJP dan lapor laporan tahunan ke Kementerian Hukum adalah dua kewajiban yang berbeda.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat pajak.
