Bandung, BBF – Isu pembatalan perombakan pejabat yang dilakukan pada masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa mencuat setelah munculnya usulan dari internal Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara akhirnya angkat bicara mengenai wacana tersebut, yang belakangan menjadi perbincangan di lingkungan kementerian.
Suahasil menyampaikan bahwa usulan pembatalan mutasi tersebut datang dari Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Latar Belakang Perombakan Pejabat di Kemenkeu
Sebagai catatan, pada 10 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan melakukan pergeseran posisi terhadap ratusan pejabat di lingkungan kementerian. Perubahan struktur paling signifikan terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, dua unit kerja yang memiliki peran strategis dalam penerimaan negara.
Kebijakan tersebut sempat menimbulkan sorotan karena skalanya yang cukup besar dan dilakukan menjelang pergantian pucuk pimpinan kementerian.
Menanggapi usulan pembatalan tersebut, Suahasil menyatakan akan memberi ruang bagi setiap unit eselon I untuk menyampaikan keberatan maupun kejanggalan terkait pengangkatan pejabat baru.
“Saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” jelasnya.
Suahasil Tekankan Pentingnya Sinergi Antar Unit
Suahasil menegaskan bahwa peninjauan atas kebijakan sebelumnya perlu dilakukan secara menyeluruh, mengingat keputusan tersebut berkaitan erat dengan sinergi dan koordinasi lintas unit di Kementerian Keuangan.
“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” papar Suahasil.
Meski demikian, hingga saat ini Suahasil belum dapat memastikan apakah keputusan pengangkatan pejabat sebelumnya akan dibatalkan sepenuhnya atau tidak.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” ujarnya.
Nasib Perombakan Pejabat yang Sudah Dilantik Masih Dikaji
Pernyataan Suahasil tersebut mengindikasikan bahwa proses evaluasi masih berjalan dan belum ada keputusan final terkait status para pejabat yang telah dilantik melalui kebijakan sebelumnya. Kombinasi antara pelantikan yang dilakukan secara langsung maupun hybrid turut menjadi pertimbangan dalam proses peninjauan ini.
Dengan adanya masukan dari unit eselon I, Kementerian Keuangan tampaknya ingin memastikan bahwa setiap keputusan terkait struktur kepejabatan benar-benar mempertimbangkan aspek sinergi dan koordinasi antar direktorat jenderal, bukan semata-mata soal pergantian posisi semata.
FAQ Seputar Wacana Pembatalan Perombakan Pejabat
1. Siapa yang mengusulkan pembatalan mutasi pejabat era Purbaya?
Usulan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama.
2. Kapan kebijakan pergeseran posisi pejabat tersebut awalnya dilakukan?
Kebijakan tersebut dilakukan pada 10 September 2026 oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.
3. Apakah Suahasil sudah memutuskan untuk membatalkan kebijakan tersebut?
Belum. Suahasil menyatakan masih menunggu masukan dari seluruh unit eselon I sebelum mengambil keputusan final.
4. Mengapa peninjauan kebijakan ini dianggap penting?
Karena keputusan terkait struktur pejabat berkaitan langsung dengan sinergi dan koordinasi lintas unit di Kementerian Keuangan.
5. Unit mana saja yang paling terdampak oleh kebijakan sebelumnya?
Perubahan struktur paling besar terjadi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
