Bandung, BBF – Status PKP Bisa Dicabut jika Tidak Klarifikasi Akses Faktur yang Dinonaktifkan Wajib Pajak Harus Waspada dan Proaktif. Status Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa dicabut secara jabatan jika tidak menyampaikan klarifikasi atas akses faktur pajak yang dinonaktifkan.
Ketentuan ini menjadi alarm penting bagi pelaku usaha agar tidak abai terhadap notifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Status PKP Bisa Dicabut: Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Bayangkan Anda sebagai pelaku usaha sudah dikukuhkan sebagai PKP. Tiba-tiba, akses untuk membuat faktur pajak dinonaktifkan oleh DJP. Jika Anda tidak segera memberikan klarifikasi dalam waktu 30 hari, maka status PKP Anda bisa dicabut secara jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 ayat (4) PMK No. 81 Tahun 2024.
Kebijakan ini bukan sekadar ancaman administratif, tapi berdampak langsung pada operasional bisnis. Tanpa status PKP, Anda tidak bisa menerbitkan faktur pajak, yang berarti kehilangan hak untuk memungut PPN dan berpotensi kehilangan kepercayaan dari mitra usaha.
Dasar Hukum Penonaktifan Akses Faktur Pajak
Penonaktifan akses pembuatan faktur pajak bukan dilakukan sembarangan. Merujuk pada Pasal 65 ayat (1) PMK 81/2024, Dirjen Pajak berwenang menonaktifkan akses tersebut kepada:
- PKP yang menyalahgunakan hak pengukuhan PKP, misalnya menggunakan status PKP untuk transaksi fiktif atau manipulatif.
- PKP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti tidak menyampaikan SPT, tidak membayar pajak, atau tidak menyimpan dokumen sesuai ketentuan.
Kriteria lebih rinci ditetapkan dalam PER-19/PJ/2025, yang menjadi pedoman teknis bagi DJP untuk melakukan penonaktifan.
Klarifikasi Adalah Kunci untuk Menjaga Status PKP
Ketika akses faktur pajak dinonaktifkan, DJP memberikan kesempatan kepada PKP untuk menyampaikan klarifikasi. Klarifikasi ini harus dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal penonaktifan. Jika tidak dilakukan, atau jika klarifikasi ditolak, maka status PKP akan dicabut secara jabatan oleh Kepala KPP1.
Klarifikasi bisa berupa penjelasan tertulis, bukti pendukung, atau dokumen yang menunjukkan bahwa PKP masih aktif dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Proses ini penting untuk menunjukkan itikad baik dan menghindari sanksi lebih lanjut.
Apa Dampaknya Jika Status PKP Dicabut?
Pencabutan status PKP bukan hanya soal administrasi. Dampaknya bisa sangat serius:
- Tidak bisa menerbitkan faktur pajak, sehingga tidak bisa memungut PPN.
- Potensi kehilangan mitra bisnis, karena banyak perusahaan mensyaratkan lawan transaksi memiliki status PKP.
- Perlu proses pengukuhan ulang, yang bisa memakan waktu dan tenaga.
- Risiko diperiksa atau diawasi lebih ketat oleh DJP, karena dianggap tidak patuh.
Jangan Anggap Remeh Status PKP
Status PKP bukan sekadar label, tapi hak dan kewajiban yang melekat pada pelaku usaha. Ketika akses faktur pajak dinonaktifkan, segera ambil tindakan. Klarifikasi adalah jalan untuk mempertahankan status PKP dan menjaga kelangsungan bisnis Anda. Ingat: Status PKP bisa dicabut, tapi bisa juga dipertahankan tergantung respons Anda sebagai wajib pajak.
Butuh Bantuan Mengurus Pajak?
Kalau kamu masih bingung cara menghitung atau melaporkan pajak, biarkan tim profesional kami bantu. BBF Tax Consultant siap membantu kamu mulai dari perencanaan pajak, pelaporan SPT, hingga pendampingan pajak bisnis.
Konsultasikan gratis sekarang di BBF dan pastikan urusan pajakmu beres tanpa ribet! Klik disini untuk chat admin dan konsultasi langsung!
