Bandung, BBF – PT yang belum menyampaikan laporan tahunan periode 2025 akan menerima teguran tertulis dari Kemenkum pada 1 sampai 31 Desember 2026. Jika tetap belum dipenuhi, akses SABH perusahaan diblokir mulai 2 Januari 2027. Karena itu, pengurus perlu tahu jadwalnya dari sekarang, bukan setelah surat teguran datang.
Sanksi Administratif Dijalankan Dua Tahap
Kemenkum menyiapkan sanksi dalam dua tahap yang berurutan. Tahap pertama adalah teguran tertulis selama Desember 2026. Tahap kedua adalah pemblokiran akses SABH yang berlaku sejak 2 Januari 2027.
Sasarannya jelas. Sanksi ini hanya untuk PT yang belum memenuhi kewajiban periode 2025. PT yang sudah menyampaikan tidak terkena.
SABH sendiri adalah Sistem Administrasi Badan Hukum. Lewat sistem ini, PT mengurus data perseroan, misalnya perubahan pengurus atau perubahan anggaran dasar. Jadi, akses yang diblokir bisa menghambat urusan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pelaporan.
Pemblokiran juga bisa berdampak ke hal praktis. Misalnya, PT yang sedang menyiapkan pergantian direksi atau masuknya investor baru. Proses itu butuh akses SABH yang normal. Maka, satu kewajiban yang terlewat bisa menahan banyak urusan lain.
Di sisi lain, masih ada jeda waktu sebelum blokir berlaku. Teguran tertulis memberi kesempatan untuk memperbaiki. Pelaku usaha berhak mendapat pemberitahuan yang jelas sebelum akses ditutup. Oleh karena itu, simpan setiap surat teguran dan catat tanggal terimanya.
Batas 30 Hari dan Tarif PNBP Rp0
Mulai 1 November 2026, berlaku batas waktu baru. Akta notaris yang memuat persetujuan atas laporan tahunan harus dikirim ke Ditjen AHU lewat SABH paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani. Aturan ini mengacu pada Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum PT.
Batas 30 hari termasuk pendek. Karena itu, atur urutan kerjanya sejak awal. Mulai dari rapat persetujuan, penandatanganan akta, sampai pengiriman lewat SABH. Koordinasi dengan notaris sebaiknya dilakukan sebelum tanggal penandatanganan, bukan sesudahnya.
Ada kabar baik soal biaya. Tarif PNBP ditetapkan Rp0 atau 0 persen sampai 31 Desember 2026. Ketentuan ini berlaku untuk jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kemenkum. Artinya, PT yang menyelesaikan kewajibannya sebelum akhir tahun tidak menanggung biaya negara untuk layanan yang tercakup.
Meski begitu, cakupan layanan tetap perlu dicek pada aturan tarifnya. Jangan berasumsi semua biaya otomatis nol. Selain itu, jangan menunggu pekan terakhir Desember, karena antrean notaris biasanya menumpuk di akhir tahun dan pengiriman bisa terlambat. Biaya jasa notaris, misalnya, tidak termasuk PNBP dan tetap mengikuti kesepakatan dengan notaris.
Dasar umumnya ada di UU Perseroan Terbatas. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Setelah RUPS menyetujui, hasilnya dituangkan dalam akta notaris dan dikirim lewat SABH. Karena itu, kewajiban ke Ditjen AHU sebenarnya menyambung dari proses internal perusahaan. Dokumen RUPS yang tertib akan mempercepat seluruh rangkaian ini.
Jadwal pelaporan berikutnya juga sudah ditetapkan. Laporan tahunan periode 2026 bisa disampaikan lewat SABH mulai 2 Januari 2027 sampai 30 Juni 2027. Jadi, PT sebenarnya punya waktu sekitar enam bulan untuk periode 2026. Waktu selapang ini sebaiknya dipakai untuk menyiapkan dokumen dengan rapi, supaya tidak menumpuk di pekan terakhir.
Ketentuan khusus berlaku bagi PT baru. PT yang didirikan pada 2026, atau yang tahun bukunya belum habis, baru wajib melapor pada periode tahun pelaporan berikutnya. Dengan begitu, PT yang baru berdiri tidak perlu panik mengejar kewajiban tahun ini.
Di luar urusan SABH, ada hal lain yang perlu dilihat. Urusan ini memang berada di ranah hukum perseroan, bukan pajak. Namun, datanya saling bersinggungan. Laporan keuangan yang disusun untuk PT umumnya menjadi bahan juga untuk SPT Tahunan Badan. SPT Tahunan Badan sendiri paling lambat disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.
Karena itu, jaga konsistensi angka. Perbedaan antara laporan keuangan dan SPT bisa memicu pertanyaan dari fiskus saat pemeriksaan atau permintaan penjelasan. Wajib pajak berhak meminta dasar yang jelas atas setiap koreksi dan berhak mengajukan keberatan jika tidak sepakat.
Dari sisi pelaku usaha, aturan yang serba berbatas waktu memang menambah beban administrasi. Beban ini terasa terutama bagi UMKM berbadan hukum PT yang tidak punya tim legal sendiri. Maka dari itu, kepastian informasi dari pemerintah menjadi penting, termasuk pemberitahuan yang tepat waktu sebelum sanksi dijalankan.
Langkah praktisnya sederhana. Pertama, cek apakah kewajiban periode 2025 sudah tercatat di SABH. Kedua, hubungi notaris untuk menjadwalkan akta persetujuan. Ketiga, kirim berkas sebelum 31 Desember 2026 agar tarif Rp0 bisa dipakai. Terakhir, catat 2 Januari 2027 sebagai awal periode pelaporan berikutnya.
FAQ
Kapan teguran tertulis dikirim ke PT yang belum lapor?
Teguran tertulis dilaksanakan pada 1 sampai 31 Desember 2026.
Kapan akses SABH mulai diblokir?
Pemblokiran berlaku mulai 2 Januari 2027 bagi PT yang belum menyampaikan kewajiban periode 2025.
Berapa lama batas pengiriman setelah akta ditandatangani?
Paling lama 30 hari sejak akta notaris ditandatangani, berlaku mulai 1 November 2026.
Apakah PT yang berdiri pada 2026 wajib melapor tahun ini?
Tidak. PT yang didirikan pada 2026 atau belum habis tahun bukunya melapor pada periode tahun pelaporan berikutnya.
Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat pajak
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat pajak. Artikel ini juga bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham.
