Bandung, BBF – Sepanjang Januari sampai 27 Oktober 2026, DJP sudah menerbitkan 539.733 SP2DK kepada wajib pajak. Banyak orang langsung panik begitu menerima surat ini. Padahal, isinya hanya permintaan klarifikasi atas data yang dimiliki DJP.
Menurut DJP, sebagian besar surat itu memang berisi permintaan penjelasan atas data dari berbagai pihak. Artinya, surat tersebut bukan vonis. Wajib pajak yang menerimanya belum tentu melanggar aturan. Surat ini hanya sarana untuk mencocokkan data.
Karena itu, wajib pajak tidak perlu buru-buru mengakui atau menolak isi surat. Pelajari dulu datanya. Setelah itu, tentukan sikap berdasarkan bukti.
Hak Wajib Pajak Saat Menerima SP2DK
Hak pertama adalah memahami apa yang ditanyakan. Isi surat memuat data dan indikasi hasil analisis DJP. Karena itu, wajib pajak berhak membaca, mengecek, dan menyanggah data yang keliru. Selain itu, isi surat bisa berbeda untuk tiap wajib pajak. Formatnya seragam, tetapi data yang diminta menyesuaikan temuan KPP.
Hak kedua adalah waktu untuk menjawab. Aturan mainnya ada di PMK 111/2025 yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Wajib pajak terdaftar punya waktu 14 hari untuk menanggapi. Kalau butuh waktu lebih, perpanjangan paling lama 7 hari bisa diajukan. Dengan begitu, total waktunya menjadi 21 hari.
Batas Waktu Menanggapi SP2DK
Hitungan 14 hari dimulai dari peristiwa yang terjadi lebih dulu. Contohnya tanggal penerbitan lewat Coretax atau tanggal pengiriman surat. Karena itu, cek akun Coretax secara rutin. Jangan menunggu surat fisik datang.
Perpanjangan harus diajukan secara tertulis ke KPP penerbit. Pemberitahuannya juga harus diterima KPP sebelum batas 14 hari habis. Jadi, jangan menunggu sampai hari terakhir.
Tanggapan Boleh Lebih dari Satu Kali
Banyak wajib pajak belum tahu hal ini. Tanggapan boleh disampaikan lebih dari sekali, selama masih dalam masa 14 hari atau masa perpanjangan. Jadi, kalau ada dokumen yang baru ketemu, wajib pajak masih bisa menambahkannya.
Tanggapan juga bisa diwakili kuasa wajib pajak dengan surat kuasa khusus. Formatnya mengikuti lampiran PMK 111/2025.
Dua Pilihan Cara Menanggapi
PMK 111/2025 memberi dua pilihan. Pertama, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dengan pembetulan SPT. Kedua, wajib pajak memberi penjelasan atas data yang ditanyakan. Keduanya bisa dilakukan sekaligus.
Kalau data DJP benar, perbaiki lewat pembetulan. Sebaliknya, kalau data keliru, jelaskan dengan bukti yang rapi.
Penyebab Ketidakcocokan Data yang Sering Muncul
DJP mengumpulkan data dari banyak pihak. Contohnya faktur pajak, bukti potong, dan data transaksi dari pihak ketiga. Lalu, data itu dicocokkan dengan SPT. Kalau ada selisih, surat permintaan penjelasan pun terbit.
Namun, selisih tidak selalu berarti kurang bayar. Bisa saja bukti potong tercatat dobel, ada salah input, atau waktu pencatatan berbeda. Apalagi, pemerintah sendiri menyatakan bahwa AI hanya memberi petunjuk, sedangkan keputusan tetap di tangan petugas. Jadi, data hasil olahan sistem tetap boleh diverifikasi.
Langkah Aman Menanggapi Surat dari KPP
Pertama, buka akun Coretax dan baca isi surat sampai tuntas. Kedua, cocokkan data yang ditanyakan dengan pembukuan dan SPT. Ketiga, kumpulkan bukti, seperti faktur, rekening koran, dan kontrak. Selanjutnya, pilih cara menanggapi yang sesuai. Terakhir, simpan bukti pengiriman tanggapan. Bukti ini penting kalau ada tindak lanjut.
Risiko Kalau Surat Diabaikan
Surat yang diabaikan bisa berbuntut panjang. Jika tanggapan tidak sesuai atau tidak disampaikan tepat waktu, DJP dapat melanjutkan pengawasan, termasuk dengan kunjungan. Karena itu, lebih baik menanggapi sejak awal, bahkan kalau datanya terasa rumit. Selain itu, tanggapan yang tepat waktu dan lengkap membantu menutup persoalan di tahap awal. Dengan begitu, wajib pajak bisa menghindari proses yang lebih panjang dan melelahkan.
Kaitannya dengan Program Pengurangan Sanksi
Di sisi lain, ada program pengurangan dan penghapusan sanksi administratif lewat PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026. Program ini bukan pemutihan. Pokok pajak tetap harus dibayar. Namun, beban sanksi bisa turun sepanjang syaratnya dipenuhi. DJP juga menyebut makin cepat wajib pajak membayar, makin besar pengurangan sanksinya.
Jadi, kalau setelah dicek ternyata ada kekurangan bayar, wajib pajak punya opsi untuk meringankan beban. Sebaliknya, kalau data DJP keliru, tidak ada kewajiban tambahan yang timbul dari data itu.
Penutup
Pada akhirnya, 539.733 surat itu menunjukkan satu hal. Data wajib pajak kini dipantau lebih rapi. Meski begitu, wajib pajak juga punya hak yang jelas untuk menjawab. Anggap SP2DK sebagai ruang dialog, bukan tuduhan. Gunakan haknya dengan tenang dan teratur. Ke depan, kebiasaan menyimpan dokumen dengan rapi akan sangat membantu. Faktur, bukti potong, dan rekening koran sebaiknya mudah ditemukan kapan saja.
FAQ Seputar Surat Permintaan Penjelasan dari DJP
Apakah menerima SP2DK berarti saya melanggar aturan pajak?
Tidak. Surat ini hanya meminta klarifikasi atas data yang dimiliki DJP. Pelanggaran baru bisa dinilai setelah ada penelitian atas tanggapan dan data pendukung.
Berapa lama batas waktu menanggapinya?
Wajib pajak terdaftar punya waktu 14 hari. Perpanjangan paling lama 7 hari bisa diajukan secara tertulis, asalkan diterima KPP sebelum batas 14 hari berakhir.
Bolehkah menanggapi lebih dari satu kali?
Boleh, selama masih dalam masa 14 hari atau masa perpanjangan.
Bolehkah tanggapan diwakilkan?
Boleh. Wajib pajak dapat memakai kuasa dengan surat kuasa khusus.
Apakah harus bayar kalau data DJP ternyata benar?
Kalau terbukti ada kekurangan bayar, pajak yang kurang perlu dilunasi. Namun, wajib pajak bisa memeriksa peluang pengurangan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat pajak
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
