Bandung, BBF – Situasi ketika wajib pajak masuk daftar nominatif menjadi salah satu konsekuensi dari penelitian kepatuhan formal yang kini diwajibkan DJP melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8 Aturan ini mengatur bagaimana account representative menindaklanjuti wajib pajak yang tidak…
Bandung, BBF – Ketentuan baru mengenai penelitian kepatuhan formal resmi diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8 Aturan ini mewajibkan account representative atau pegawai DJP untuk melaksanakan penelitian tersebut terhadap seluruh wajib pajak yang diadministrasikan…
Bandung, BBF – Peran juru sita pajak kembali menjadi sorotan setelah KPP Pratama Singkawang menitipkan surat paksa ke Kantor Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, karena alamat wajib pajak yang dituju tidak dapat ditemukan. Peran Juru Sita Pajak dalam Menjangkau…
Bandung, BBF – Kasus unik terkait penyampaian surat paksa terjadi di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singkawang terpaksa menitipkan surat paksa ke Kantor Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, karena alamat wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat ditemukan.…
Bandung, BBF – Ketentuan mengenai anggota keluarga jadi kuasa pajak kini diatur lebih rinci melalui PMK 44 Beleid ini menjelaskan bahwa hanya kelompok keluarga tertentu yang mendapat kelonggaran untuk ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak tanpa perlu membuktikan kompetensi di bidang…
Bandung, BBF – Ketentuan mengenai anggota keluarga yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak kini diatur secara lebih rinci dalam PMK 44 Aturan ini menegaskan bahwa tidak semua kerabat otomatis bisa mewakili wajib pajak dalam urusan perpajakan tanpa memenuhi syarat…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar, salah satunya melalui penyampaian imbauan. Bagi wajib pajak yang ingin memahami ragam bentuk komunikasi resmi dari DJP, mengenali 5 jenis surat imbauan ini penting…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak terdaftar, salah satunya melalui pemberian teguran. Fakta bahwa surat teguran bisa terbit otomatis melalui sistem DJP tanpa campur tangan manual perlu diketahui setiap wajib pajak…
