Bandung, BBF – Kendala Email Confirmation Failed saat aktivasi akun Coretax masih menjadi salah satu masalah yang sering dialami wajib pajak. Notifikasi ini biasanya muncul ketika pengguna mencoba mengakses menu “Aktivasi Akun Wajib Pajak” dan sistem menampilkan pesan seperti Operasi…
Bandung, BBF – SPT Lebih Bayar tidak selalu berarti wajib pajak berhak mendapatkan pengembalian pajak atau restitusi. Dalam kondisi tertentu, DJP justru dapat menganggap nilai lebih bayar tersebut bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah…
Bandung, BBF – MBG Dibiayai Pajak menjadi pengingat penting bahwa setiap anggaran program publik berasal dari kontribusi masyarakat. Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak melakukan mark up harga bahan baku…
Bandung, BBF – Akses Realisasi Investasi PPS untuk tahun 2025 tetap dilakukan melalui DJP Online melalui fitur e-Reporting PPS. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pelaporan realisasi investasi atas harta dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) masih belum dialihkan ke Coretax,…
Bandung, BBF – Ketentuan Penyampaian SPT kini kembali ditegaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-3/PJ/2026, khususnya terkait pelaporan secara online melalui portal wajib pajak atau Coretax serta penyampaian manual menggunakan dokumen fisik. Dalam aturan terbaru tersebut, DJP menegaskan bahwa SPT dalam…
Bandung, BBF – Dalam penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak bisa menemukan status Lebih Bayar di SPT maupun kurang bayar. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua status lebih bayar otomatis dapat diajukan sebagai pengembalian pajak atau restitusi. Direktorat Jenderal Pajak…
Bandung, BBF – Tata Cara Pelaporan SPT kini wajib mengikuti ketentuan terbaru yang diatur dalam PER-3 Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa wajib pajak harus memastikan proses penyampaian SPT dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Jika tata cara pelaporan SPT, pelaksanaannya tidak…
Bandung, BBF – Penghapusan Sanksi hingga 30 April 2026 hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan pembayaran PPh Pasal 29 orang pribadi. Artinya, relaksasi yang diberikan oleh Ditjen Pajak (DJP) tidak mencakup seluruh kewajiban perpajakan lainnya. Kebijakan ini secara…
