Bandung, BBF – Pembatalan Faktur Pajak kini menjadi perhatian banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP), terutama setelah adanya penegasan dari Kring Pajak bahwa proses tersebut tidak dapat dilakukan melalui e-Faktur Desktop. Saat ini, pembatalan maupun penggantian faktur pajak hanya dapat diajukan…
Bandung, BBF – Berdasarkan aturan PER-3/PJ/2026 memperjelas kriteria wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa PPh Pasal 25. Berdasarkan aturan terbaru tersebut, tidak semua pemilik NPWP wajib menyampaikan SPT setiap tahun. DJP memberikan pengecualian bagi…
Bandung, BBF – Jangan Hapus Bukti Potong hanya demi membuat status SPT Tahunan terlihat nihil. Imbauan ini kembali ditekankan DJP kepada wajib pajak orang pribadi yang masih memiliki waktu pelaporan hingga 30 April 2026 dalam masa relaksasi. Masih banyak wajib…
Bandung, BBF – Pemda Kabupaten Kota di seluruh Indonesia kini memiliki kewajiban penting untuk menyerahkan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kewajiban ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026, yang menetapkan pemerintah daerah…
Bandung, BBF – Syarat Baru Perpanjangan SPT kini resmi mengalami penyesuaian setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan PER-3 Aturan terbaru ini mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam PER-11/PJ/2025, terutama terkait siapa saja wajib pajak yang berhak mengajukan perpanjangan dan dokumen…
Bandung, BBF – Kekayaan Bupati Natuna Cen Sui Lan menjadi sorotan publik setelah data LHKPN menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan data yang beredar dari situs e-LHKPN KPK, total harta Cen Sui Lan tercatat naik…
Bandung, BBF – Lapor SPT DJP Online dulu dikenal sebagai proses yang cepat dan sederhana. Banyak wajib pajak hanya membutuhkan waktu sekitar 5–10 menit untuk menyelesaikan pelaporan, mulai dari login, mengisi data, mengunggah lampiran, hingga submit. Namun, sejak peralihan ke…
Bandung, BBF – Memiliki status Pegawai Tetap dan Freelance sering menimbulkan pertanyaan saat pelaporan pajak, terutama terkait penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Jawabannya, bisa, selama penghasilan freelance tersebut masuk kategori pekerjaan bebas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan DJP. Penting…
