Bandung, BBF – Kuasa wajib pajak yang ingin mendelegasikan tugas pengiriman berkas ke kantor pajak perlu memahami aturan barunya. Saat hendak kirim dokumen pajak ke DJP, pegawai atau orang lain yang ditugaskan oleh kuasa wajib pajak harus membawa surat penunjukan dari kuasa yang bersangkutan setiap kali melakukan penyampaian atau penerimaan dokumen.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PMK 44/2026, yang menegaskan bahwa seorang kuasa dapat meminta pegawainya atau orang lain untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu kepada dan/atau dari Dirjen Pajak, dengan syarat menggunakan surat penunjukan dari kuasa dimaksud.
Kirim Dokumen Pajak Lewat Pegawai: Mekanisme dan Syarat Surat Penunjukan
Surat penunjukan yang dibawa pegawai harus diserahkan kepada pegawai DJP yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak yang dikuasakan. Satu hal yang perlu digarisbawahi: surat penunjukan wajib diserahkan setiap kali pegawai atau orang yang ditunjuk menyampaikan atau menerima dokumen, bukan hanya sekali di awal penugasan.
Format surat penunjukan bukan dokumen bebas. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PMK 44/2026, surat penunjukan harus dibuat menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran Huruf E PMK 44/2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.
Siapa Saja yang Bisa Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak?
Sebelum memahami siapa yang bisa ditugaskan kirim dokumen pajak, penting untuk tahu siapa yang sah sebagai kuasa wajib pajak. Berdasarkan PMK 44/2026, pihak yang dapat ditunjuk wajib pajak sebagai kuasa mencakup tiga kategori: konsultan pajak, keluarga, dan pihak lain yang memenuhi persyaratan kompetensi perpajakan.
Penunjukan kuasa dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK), yaitu surat yang diberikan wajib pajak kepada seorang kuasa untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Satu batasan tegas dalam aturan ini: kuasa wajib pajak tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya dari wajib pajak kepada orang lain. Artinya, pegawai yang ditugaskan kuasa untuk mengirim dokumen hanya bertindak sebagai pengantar administratif, bukan sebagai sub-kuasa yang memiliki kewenangan perpajakan sendiri.
Rantai delegasi dalam sistem kuasa wajib pajak berdasarkan PMK 44/2026 dengan demikian dibatasi dua lapis: wajib pajak menunjuk kuasa melalui SKK, dan kuasa dapat menugaskan pegawai untuk urusan pengiriman dokumen dengan surat penunjukan. Tidak ada pelimpahan kuasa lebih lanjut di luar struktur ini.
FAQ
1. Apa itu surat penunjukan dalam konteks PMK 44/2026?
Surat penunjukan adalah surat yang dibuat oleh kuasa wajib pajak untuk menugaskan pegawainya atau orang lain menyampaikan atau menerima dokumen perpajakan tertentu kepada atau dari DJP. Surat ini berbeda dari Surat Kuasa Khusus yang diberikan wajib pajak kepada kuasa.
2. Apakah surat penunjukan harus dibawa setiap kali kirim dokumen pajak?
Ya. Berdasarkan PMK 44/2026, surat penunjukan wajib diserahkan setiap kali pegawai atau orang yang ditunjuk menyampaikan atau menerima dokumen perpajakan, bukan hanya satu kali di awal penugasan.
3. Apakah format surat penunjukan bebas dibuat sendiri?
Tidak. Surat penunjukan harus menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf E PMK 44/2026. Format ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan tersebut.
4. Kepada siapa surat penunjukan diserahkan saat tiba di kantor pajak?
Surat penunjukan diserahkan kepada pegawai DJP yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak yang dikuasakan oleh wajib pajak.
5. Siapa saja yang bisa ditunjuk wajib pajak sebagai kuasa?
Wajib pajak dapat menunjuk konsultan pajak, anggota keluarga, atau pihak lain yang memenuhi persyaratan kompetensi perpajakan sebagai kuasa. Penunjukan dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).
6. Bolehkah kuasa wajib pajak melimpahkan kuasanya ke orang lain?
Tidak boleh. PMK 44/2026 secara tegas melarang kuasa wajib pajak melimpahkan kuasa yang diterimanya dari wajib pajak kepada pihak lain. Pegawai yang ditugaskan hanya berwenang untuk urusan pengiriman dokumen, bukan sebagai sub-kuasa.
7. Apa perbedaan surat penunjukan dan Surat Kuasa Khusus (SKK)?
SKK diberikan wajib pajak kepada kuasa untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara luas. Surat penunjukan dibuat oleh kuasa kepada pegawainya untuk tugas spesifik, yaitu menyampaikan atau menerima dokumen perpajakan tertentu di DJP.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak bandung BBF siap membantu sahabat BBF dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3701 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
