Bandung, BBF – Kebijakan penundaan pajak marketplace yang belakangan ramai dibicarakan pelaku usaha ternyata tidak berdampak terhadap substansi aturan itu sendiri. Penundaan pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang dalam negeri di marketplace hanya mengubah jadwal pemberlakuan, bukan mengubah ketentuan tarif…
Bandung, BBF – Cara lapor SPT Tahunan bagi PT yang baru berdiri dan terdaftar pada tengah tahun berbeda dari wajib pajak badan yang sudah beroperasi satu tahun penuh. Wajib pajak badan dalam kondisi ini tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan untuk…
Bandung, BBF – Wajib pajak yang mendapati notifikasi NPWP tidak valid saat mengakses sistem Online Single Submission (OSS) diminta terlebih dahulu memastikan status KSWP di Coretax telah valid. Hal ini disampaikan contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, ketika merespons…
Bandung, BBF – Notifikasi NPWP tidak valid di OSS biasanya muncul karena status Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) wajib pajak yang bersangkutan belum valid di sistem DJP. Hal ini disampaikan contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, ketika merespons cuitan…
Bandung, BBF – Pengembalian dana ke seller marketplace kini dipastikan berlangsung otomatis, setelah Tokopedia kembalikan PPh 22 yang telanjur dipungut dari transaksi penjualan paling lambat 30 September 2026. Kebijakan ini menyusul penundaan pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemerintah berdasarkan PMK…
Bandung, BBF – Shopee resmi menghentikan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang di platformnya sejak Kamis, 6 Agustus 2026 pukul 00.00 WIB, disusul Blibli yang mengambil langkah serupa pada hari yang sama. Kebijakan setop pemungutan PPh Pasal 22 ini…
Bandung, BBF – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 sejak 28 Juli 2026, yang mengubah sejumlah ketentuan dalam PER-10/PJ/2024 seputar pembayaran, penyetoran, hingga pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Perubahan pembayaran pajak dalam Coretax ini disusun…
Bandung, BBF – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat baru saja mengungkap kasus penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang merugikan negara hingga Rp10,59 miliar, dengan tersangka menjalankan aksinya lewat sebuah perusahaan selama hampir setahun sebelum akhirnya terbongkar.…
