Bandung, BBF – Mulai saat ini, proses ubah data PT, mulai dari pergantian direksi, komisaris, hingga peralihan saham, tidak lagi bisa diselesaikan hanya melalui notaris. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mewajibkan adanya konfirmasi langsung dari pemegang saham sebagai bagian dari mekanisme baru dalam Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU, Dr. Andi Taletting Langi, mengatakan mekanisme tersebut diterapkan untuk memperkuat kepastian regulasi sekaligus meningkatkan transparansi dalam setiap perubahan data perseroan. “Kami ingin memastikan setiap perubahan benar-benar diketahui dan dikonfirmasi oleh pemegang saham yang tercatat, sehingga tata kelola perseroan menjadi lebih akuntabel,” kata Andi saat menjadi narasumber Seminar Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2026 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Mekanisme Baru Ubah Data PT Menurut Permenkum Nomor 49 Tahun 2025
Regulasi ini mengubah alur pengajuan perubahan data perseroan dengan menambahkan tahap konfirmasi pemegang saham dan pemeriksaan substantif sebelum Surat Keputusan diterbitkan. Berikut tahapan lengkapnya.
1. Tahap Awal Ubah Data PT: Pengajuan Melalui Notaris dan SABH
Proses diawali dengan pengajuan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), melengkapi dokumen persyaratan, serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai jenis perubahan yang diajukan.
2. Konfirmasi Wajib dari Pemegang Saham
Setelah pengajuan diterima, sistem secara otomatis mengirimkan email konfirmasi kepada pemegang saham terakhir yang tercatat dalam database Ditjen AHU. Pemegang saham kemudian diminta memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan tersebut dalam waktu paling lama tujuh hari. Hasil konfirmasi ini menjadi syarat sebelum permohonan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif.
3. Pemeriksaan Substantif oleh Ditjen AHU
Pada tahap ini, Ditjen AHU mencocokkan data dalam formulir perubahan dengan akta perubahan, notula Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan sirkuler, serta data terakhir yang tersimpan dalam SABH, sebelum Surat Keputusan diterbitkan.
4. Dokumen Tambahan yang Wajib Dilampirkan
Selain memperkenalkan mekanisme verifikasi yang lebih ketat, Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 juga menambah dokumen yang wajib dilampirkan, termasuk dokumen pemindahan hak atas saham dan surat persetujuan pemilik manfaat (beneficial owner).
5. Tujuan Regulasi bagi Tata Kelola Perseroan
Andi menilai perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola korporasi yang lebih transparan, di tengah meningkatnya kebutuhan validasi data perusahaan dalam berbagai layanan lintas instansi. “Dengan sistem yang semakin terintegrasi, setiap perubahan data perseroan tidak hanya lebih cepat diproses, tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk menjaga akurasi dan kepastian hukum,” ujarnya.
FAQ Seputar Ketentuan Baru Ubah Data PT
1. Apa dasar hukum kewajiban konfirmasi pemegang saham dalam ubah data PT? Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025 yang diterbitkan Ditjen AHU Kementerian Hukum.
2. Perubahan data apa saja yang memerlukan konfirmasi pemegang saham? Ketentuan ini berlaku untuk perubahan data perseroan seperti pergantian direksi, komisaris, hingga peralihan saham.
3. Berapa lama waktu yang diberikan kepada pemegang saham untuk konfirmasi? Pemegang saham diberi waktu paling lama tujuh hari untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan yang diajukan.
4. Apa yang terjadi setelah pemegang saham memberikan konfirmasi? Hasil konfirmasi menjadi syarat sebelum Ditjen AHU melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan sebelum Surat Keputusan diterbitkan.
5. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk mengajukan perubahan data PT? Selain dokumen persyaratan umum melalui SABH, regulasi baru menambahkan kewajiban dokumen pemindahan hak atas saham dan surat persetujuan pemilik manfaat (beneficial owner).
6. Apa tujuan utama dari ketentuan baru ini? Tujuannya untuk memperkuat kepastian regulasi, meningkatkan transparansi, dan menjaga akurasi data perseroan dalam sistem yang semakin terintegrasi lintas instansi.
Urusan pajak menjadi lebih mudah
Bukan hanya kemudahan, Konsultan pajak BBF siap membantu dalam urusan perpajakan. Bersama kami, sahabat tidak perlu khawatir memikirkan urusan perpajakan.
Serahkan semuanya kepada kami, dan sahabat tetap bisa fokus dalam membangun bisnis Sehingga sahabat bisa mengehmat waktu dan tenaga untuk mengurus perusahaan.
Untuk akses lainnya bisa kunjungi melalui Instagram: @bisnisbestfriend atau bisa juga kunjungi tiktok kami bisnisbestfriend Jangan ragu untuk menghubungi kami hari ini untuk mendapatkan konsultasi gratis!
Klik tombol di sini atau hubungi kami di +62 821-2833-3702 untuk memulai. Jangan biarkan pajak menjadi beban, biarkan kami membantumu!
